Ultimate magazine theme for WordPress.

TKA PT SGLPI Legal

BP/DUDY OSKANDAR
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Sumsel, Andi Bobby

Palembang, BP

Dari total 118 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI) ternyata hanya 26 TKA yang dilaporkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakeraan.

Informasi ini terungkap saat kunjungan Komisi V DPRD Sumsel ke perusahaan yang tengah membangun PLTU Mulut Tambang Sumsel 1 di desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim beberapa waktu lalu. Sementara untuk TKI berjumlah 301 orang yang dari jumlah itu hanya satu orang saja yang didaftarkan ke BPJS.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli,ST,MM beberapa waktu lalu  mengatakan, temuan ini segera ditindaklanjuti dengan meminta data resmi dari Disnakertrans Sumsel.

Baca:  Desember 2021,  Kerjasama  ATS Berakhir, Pemprov Sumsel Akan Bentuk BUMD

Menanggapi hal tersebut Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Sumsel, Andi Bobby menjelaskan, kalau pihaknya sudah menindaklanjuti temuan tersebut.

“ Sebenarnya prosedur kedatangan mereka sudah kita periksa  dan sudah kita datangi, mereka lengkap semua namun yang salah karena mereka berangkatnya  pesawatnya itu malam, agak sore , mereka ke Muara Enimnya setelah magrib, sampai di Muara Enim sudah malam, karena tidak ada laporan dan koordinasi masyarakat sekitar sehingga dengan Medsos yang mudah sekarang  mereka mengatakan itu tenaga kerja ilegal, sebenarnya mereka sudah lapor ke kecamatan, ke Disnaker Muara Enim termasuk ke kita,” katanya. saat acara Coffee Morning bersama awak media yang dihelat UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Palembang di New Town Kopi Tiam Bukit Golf, Jumat  (5/3).

Baca:  DPRD Sumsel Nilai Banyak Tapal Batas di Sumsel Tidak Jelas

Mengenai Komisi V DPRD Sumsel  yang tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut   menurutnya itu kebijakan perusahaan itu  dan pihaknya sudah sampaikan ke DPRD Sumsel kalau nanti  Disnaker di kabupaten kota ada tenaga pengawas ketenagakerjaan  untuk dilibatkan .

“ Artinya kita bisa menyampaikan kesana, karena kita sendiri tidak bisa masuk kalau enggak lewat dari pengawas ketenaga kerjaan itu , karena mereka sering berhubungan dengan pengawas ketenaga kerjaan dan semua Insya Allah legal,” katanya.#osk

Baca:  Fraksi PKS DPRD Palembang Minta Pemkot  Hentikan Aktivitas di Pulau Kemaro Sampai Ada Kejelasan Hak Warga

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...