Ultimate magazine theme for WordPress.

Klaim Pulau Kemaro, Misobah: Sebelah Kiai Marogan  Itikat Baiknya Ada, Harus Disambutlah Oleh Pemkot

BP/IST
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir.Misobah H.M.Sahil

Palembang, BP

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata air sedikit mendapat ganjalan. Pasalnya lahan seluas 87  hektare di Pulau Kemaro yang terletak di Kecamatan Ilir Timur II Palembang adalah milik almarhum Mgs. H. Abdul Hamid atau Kiai Marogan. Klaim tersebut disampaikan Dedek Chaniago,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Reforma Agraria dalam konferensi pers  di kantor KRASS, Jalan S Suparman, Lorong Citra Damai 1, Palembang, Jumat (5/3), sekitar pukul 14.00.

Baca:  DPRD Sumsel Apresiasi Pemerataan Pembangunan di Sumsel

Menanggapi hal tersebut  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palembang, Ir.Misobah H.M.Sahil menyarankan agar pihak Pemkot Palembang harus melakukan komunikasi dengan zuriat Kiai Marogan .

“ Harus duduk bersamalah , dari situ kelihatan kepentingan Pemkot apa, harus begitu, harus duduk bersama , kita tidak bisa memutuskan itu, mediasilah ,” katanya, Sabtu (6/3).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Palembang mengaku baru hari ini mengetahui sengketa lahan antara zuriat Kiai Marogan dengan Pemkot Palembang terkait lahan Pulau Kemaro tersebut.

Baca:  Warga Suak Tapeh Ngadu ke DPRD Sumsel 

“ Selama ini beritanya belum tahu persis tapi  kalau dari kami , tentu kalau ada hal-hal semacam itu tentu, apalagi dari sebelah Kiai Marogan  itikat baiknya ada, aku kira harus disambutlah oleh Pemkot untuk duduk bareng, kalau ini dewan siap untuk memediasi itu ,” katanya.

Terkait pengembangan pulau Kemaro yang akan dijadikan pihak Pemkot Palembang wisata air dengan konsep Kerajaan Sriwijaya yang dinilai sejumlah pihak tidak sesuai dengan sejarah Pulau Kemaro yang dulunya adalah bekas Benteng Pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam, menurutnya harusnya dilakukan kajian dulu sebelum di rencanakan, termasuk dampaknya.

“ Maksud dan tujuannya apa dulu, kalau maksud dan tujuannya untuk pariwisata misalnya, artinya khan harus tentu dikaji dengan tim-tim yang ahli disitu, budayawan dan yang lain, tidak bisalah pemkot sendiri, diundanglah semuanya , biar begitu itu dilaksanakan tidak ada hal-hal berbeda karena sudah berembuk bersama dengan budayawan, sejarawan,” katanya.#osk

Baca:  DPRD Sumsel Dorong DOB Kikim Area
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...