Rencana BOT Gedung Walikota Palembang, PKB Sumsel Minta Ditinjau Ulang

13

BP/DUDY OSKANDAR
Ramlan Holdan

Palembang, BP

Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan meminta Pemerintah Kota Palembang meninjau ulang rencana untuk melakukan Build Operate Transfer (BOT)  gedung Walikota Palembang.

“ Pertama  kalau BOT harus di  kaji ulang , kepentingan BOT untuk apa, apakah untuk  objek wisata atau  untuk objek ekonomi , kedua pindahnya kemana , tempat pindahnya apakah sudah sesuai  denghan RTRW yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,” katanya, Kamis (4/3).

Lalu menurut mantan anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, kantor Walikota Palembang mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi.

“ Kalau itu belum dianggap mendesak , kita fokus penanganan covid-19 dan ekonomi , dua masalah ini khan belum selesai di Palembang,” katanya.

Berkaca dengan BOT pasar Cinde yang ternyata gagal dan terbengkalai oleh pihak Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dan pihak pengembang.

“ Lalu keuntungan untuk kota Palembang dengan BOT ini , kalau sekadar bangun 35 tahun diberikan orang lain , untungnya apa kita selama 35 tahun , kalau itu memang untuk bisnis , apakah itu kawasan bisnis di situ, itu khan gedung perkantoran, tetapi keuntungan untuk Pemkot apa kalau dibangun 35 tahun nanti, apakah dia dapat pertahun atau sekaligus, bisanya 35 tahun bisa diminta haknya, kalau mau di gedung itu mau dirobohnya, kalau gedung itu memang cagar budaya  kita menolak itu,” katanya.

Baca:  Penimbunan Lahan Keramasan di Laporkan  Ke Polda Sumsel , DPRD Sumsel : Sudah di Ingatkan Masalah Amdal  dan Tata Ruang

Dia menyarankan pihak Pemkot Palembang kalau ingin mendapatkan pendapatan cari dari sektor lain.

“ Karena keuntungan itu pasti di pihak yang bangun itu ,” katanya.

Dia sepakat harus dari awal Pemkot Palembang melibatkan setekholder terkait  rencana BOT gedung Walikota Palembang tersebut seperti dari kalangan arkeolog, sejarawan, budayawan  dan sebagainya.

“Sebenarnya kota itu, aset wisata kita ini luar biasa, termasuk Benteng Kuto Besak yang harus kita jadikan pusat wisata  kota Palembang, jadi tukar guling dengan Rumah Sakit dan penduduk benteng harus segera kita cepatkan, ganti untung jangan ganti rugi, bertahap kita anggarkan tapi disitu jadi pusat wisata Palembang terkonek khan , Jembatan Ampera disitu, Benteng Kuto Besak disitu,” katanya

Baca:  Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya Siap Antisipasi Karhutla di Sumsel

Sebelumnya Pemerintah Kota Palembang berencana menawarkan pengelolaan aset termasuk kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jalan Merdeka kepada investor atau pihak ketiga.

Akan tetapi, gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang tetap dipertahankan fungsi dan heritage nya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ahmad Mustain mengatakan, beberapa aset Pemkot Palembang akan ditawarkan ke pihat ketiga dalam bentuk BOT.

“Karena rencana kita mau memindahkan perkantoran Pemerintah Kota Palembang yang di Merdeka ke kawasan Keramasan di atas lahan seluas 30 hektar, aset yang ada disini kami tawarkan ke pihak investor untuk dijadikan pusat kegiatan bisnis supaya lebih bermanfaat, ” kata Mustain ketika dijumpai, Kamis (4/3).

Baca:  Kapolda Sumsel Tinjau Rumah Sehat Covid-19 di Wisma Atlet JSC

Ia menegaskan gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang akan tetap berdiri untuk mempertahankan fungsi dan sejarahnya. Mustain menyebut, pihak hotel dan bank adalah yang tertarik untuk hal ini.

“Yang sudah tertarik membicarakan ini adalah bank dan hotel. Gedung ledeng tetap tidak diubah, hanya dijadikan lobby hotel. Bagian belakang, yakni di ruang asisten dan Kabag jadi kamar hotel. Tapi ditegaskan gedung ledeng tetap dipertahankan. Termasuk ruangan Wali Kota, Wawako, dan Sekda tidak dirubah sama sekali. Belakang bisa jadi kolam renang, ” katanya.

Bangunan yang bisa dipertahankan dan diubah sebagai aset tertentu bisa diubah, tapi tidak merubah fungsi seperti gedung ledeng tidak dirubah. Tapi bagian belakangnya saja.

“Apalagi bagian belakang sudah termasuk fungsi tambahan, ” katanya. #osk