Fraksi PKB DPRD Palembang Tolak BOT Kantor Walikota Palembang

10

BP/IST
Sutami Ismail

Palembang, BP

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palembang Sutami Ismail  meminta Walikota Palembang menolak   wacana-wacana untuk Build Operate Transfer (BOT)  aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terutama gedung Walikota Palembang  yang   bernilai sejarah.

“ Kalau mau pindah, dipindahkan kemana , karena pemindahan kantor Pemkot Palembang ke Kramasan belum ada pembicaraan dengan DPRD Palembang, itu khan setahu aku yang di Kramasan itu tanah Pemprov Sumsel,” katanya, Kamis (4/2).

Apalagi dia melihat kantor Walikota Palembang saat ini masih layak untuk di tempati dan pelayanan di kantor Walikota Palembang sekarang cukup bagus.

“ Yang jelas Fraksi PKB DPRD Palembang minta Pemkot Palembang meninjau ulang wacana itu, dan perlu dianalisa, dipikirkan , jangan semata-mata kepentingan  pribadi atau kepentingan politik,” katanya.

Baca:  'Letakkan Semua pada Ketentuan Peraturan, Aturan Keuangan, Insya Allah Semuanya Akan Baik'

Sutami menyarankan kepada pihak Pemkot Palembang seharusnya dalam pembahasan masalah BOT sejak awal-awal melihat kalangan DPRD Palembang termasuk stekholder terkait seperti sejarawan, budayawan dan sebagainya.

“ Kita juga minta pihak Pemkot Palembang untuk melakukan evaluasi aset-aset yang telah di BOT, seperti pasar 16 Ilir , Pasar Cinde,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kota Palembang berencana menawarkan pengelolaan aset termasuk kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jalan Merdeka kepada investor atau pihak ketiga.

Akan tetapi, gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang tetap dipertahankan fungsi dan heritage nya.

Baca:  Kembali Ke Identitas  Budaya Kota  Palembang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Ahmad Mustain mengatakan, beberapa aset Pemkot Palembang akan ditawarkan ke pihat ketiga dalam bentuk BOT.

“Karena rencana kita mau memindahkan perkantoran Pemerintah Kota Palembang yang di Merdeka ke kawasan Keramasan di atas lahan seluas 30 hektar, aset yang ada disini kami tawarkan ke pihak investor untuk dijadikan pusat kegiatan bisnis supaya lebih bermanfaat, ” kata Mustain ketika dijumpai, Kamis (4/3).

Ia menegaskan gedung ledeng Kantor Wali Kota Palembang akan tetap berdiri untuk mempertahankan fungsi dan sejarahnya. Mustain menyebut, pihak hotel dan bank adalah yang tertarik untuk hal ini.

Baca:  Jupiter Aerobatic Team Indonesia Mampir Di Palembang

“Yang sudah tertarik membicarakan ini adalah bank dan hotel. Gedung ledeng tetap tidak diubah, hanya dijadikan lobby hotel. Bagian belakang, yakni di ruang asisten dan Kabag jadi kamar hotel. Tapi ditegaskan gedung ledeng tetap dipertahankan. Termasuk ruangan Wali Kota, Wawako, dan Sekda tidak dirubah sama sekali. Belakang bisa jadi kolam renang, ” katanya.

Bangunan yang bisa dipertahankan dan diubah sebagai aset tertentu bisa diubah, tapi tidak merubah fungsi seperti gedung ledeng tidak dirubah. Tapi bagian belakangnya saja.

“Apalagi bagian belakang sudah termasuk fungsi tambahan, ” katanya. #osk