Ultimate magazine theme for WordPress.

Krisis Kepemimpinan Muara Enim dan PR Besar Bagi Generasi Penerus

Oleh: Bagas Pratama (Mahasiswa FE Unsri | Penerima

Manfaat Beasiswa Aktivis Nusantara)

 

 

Darurat Korupsi

Beberapa waktu terakhir, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan jadi perbincangan publik.
Bukan karena prestasi, melainkan karena korupsi. Hal yang sudah tak lagi mengherankan,
apalagi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 berada di skor 36, dengan
peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Skor tersebut didasarkan indikator 0 (sangat
korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih). Selain spirit pemberantasan korupsi di
Indonesia yang kian mengalami kemerosotan, peluang terjadinya perilaku korup sangat
terbuka lebar.

Terbaru, pucuk pimpinan daerah Muara Enim kini mempertontonkan hal yang memalukan
sekaligus memperbesar luka yang menganga di kabupaten dengan luas 7.483 km2 ini. Bupati
Definitif yang baru berusia 45 hari pasca dilantik setelah sebelumnya menjadi Plt. Bupati,
telah mendekam di KPK dengan mengenakan rompi orange. Sebelum menjadi Plt. Bupati, ia
menjadi wakil dari bupati sebelumnya yang merupakan pasangan politiknya saat maju pada
2018 lalu, yang juga telah lebih dulu mendekam sebagai tahanan KPK. Tak tanggungtanggung, Ketua DPRD Kabupaten, serta seperangkat jajaran OPD di Dinas PUPR pun ikut
terseret dalam permainan kotor itu. Semua terjadi karena kesewenang-wenangan terhadap
keuangan daerah. Alhasil, pemimpin pilihan rakyat terpaksa keduanya harus bebas tugas dan
diambil alih oleh Pemprov.

Kesewenang-wenangan terhadap anggaran keuangan daerah yang bermuara pada perilaku
korup bermula sejak perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Entah mengapa,
anggaran daerah bak gula yang dikerubungi semut. Ia laksana kue yang selalu pembagiannya
selalu dinantikan, selalu jadi sasaran terutama saat lelang proyek-proyek pembangunan.
Menjadi sebab utama perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Aktor-aktor politik dan
kepemimpinan di daerah, yang semestinya wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
Good Governance di daerah yang dipimpinnya, justru menjadi yang pertama dan utama
terlibat. Proses naiknya kepemimpinan daerah ini, tentunya tak lepas dari proses demokrasi.

Demokrasi Nasi

Demokrasi secara umum dan sederhana dapat kita pahami sebagai sebuah sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Definisi aslinya berasal dari bahasa
Yunani kuno yakni Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti pemerintahan. Dari
dua konsep tersebut dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem
pemerintahan rakyat/kerakyatan, dimana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.
Dalam implementasinya, sistem demokrasi di Indonesia secara simbolis telah digelar sejak
orde lama, ditandai dengan Pemilu 1955. Seiring berjalannya waktu, demokrasi kembali lahir
berbarengan dengan momentum runtuhnya orde lama dan bangkitnya reformasi pada 1998,
lalu sampailah kita pada masa sekarang dimana perbaikan demi perbaikan sudah dicanangkan
dan dilaksanakan. Begitupun dengan demokrasi di tataran daerah (provinsi dan kabupaten),
kini rakyat dapat memilih sendiri pemimpin yang diinginkannya demi mendukung
pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) pasca berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun pada prakteknya, perjalanan demokrasi di daerah sangat jauh dari definisi idealnya.
Otonomi daerah dimaknai sebagai kesempatan menjadi raja-raja kecil. Alih-alih rakyat
semakin sejahtera sesuai amanat otonomi daerah, justru sebaliknya, rakyat semakin mudah
dikangkangi dan dikibuli demi mengantarkan sang raja pada singgasananya. Beberapa kali
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar, beberapa kali pula rakyat dipertontonkan dengan
proses pembodohan, baik selama pemilihan berlangsung maupun pasca resmi mendaulat
„raja‟ baru di daerahnya.

Baca:  Jembatan Di Muaraenim Ambruk di Terjang Longsor

Money Politic dalam perjalanan demokrasi di daerah bukan lagi rahasia umum, bahkan
mirisnya, uang yang tidak jelas sumbernya darimana tersebut dengan santai kadang
dibahasakan oleh para pemuja kandidat usungannya sebagai „upah libur ke kebun‟. Sesat
pikir yang digunakan adalah dengan menganggap wajar masyarakat mendapat ganti rugi
karena harus libur dari menyadap karet atau memanen sawit hanya untuk mencoblos calon
kepala daerah yang sebetulnya hanya butuh beberapa menit.

Pendidikan politik yang bersih gagal diberikan kepada masyarakat. Demokrasi yang katanya
melahirkan kedaulatan rakyat pada akhirnya hanya menjadi demokrasi nasi, dimana pilkada
hanya menjadi ajang elit berlomba-lomba melakukan apapun demi mendapatkan dukungan
sebagai sumber legitimasi. Nasi sebagai lambang kesejahteraan masyarakat selalu menjadi
komoditas utama yang dijual kepada masyarakat dalam wujud slogan-slogan manis dan
program-program utopis para kandidat. Alhasil, masyarakat yang belum cukup cerdas (atau
memang sengaja dibuat tidak cerdas) selalu gagal membedakan mana yang layak dan tidak
layak untuk dijadikan pemimpin.

Baca:  Nama Ketua KPK Firli Bahuri Disebut Dalam Persidangan Dugaan Suap Bupati Muara Enim Non Aktip

PR Bersama

Hal memalukan yang beberapa waktu terakhir mendera kabupaten ini, harus segera
diakhirkan dan tidak lagi semestinya terjadi berkepanjangan dan seolah-olah menjadi ciri
khas kabupaten Muara Enim. Kalau saja menjadi kebudayaan yang tak henti, maka bukan tak
mungkin rakyat hilang kepercayaan atas otoritas pemerintahan, dan memilih untuk
memisahkan diri membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti yang sudah digaunggaungkan oleh masyarakat Gelumbang, Rambang Niru-Lubai-Belimbing dan Tanjung
Agung. Bukan tak mungkin Muara Enim semakin ditinggalkan oleh masyarakat dan hanya
tinggal nama.

Apapun aib daerah, bukan hanya korupsi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para
pemangku kepentingan di Muara Enim, tak terkecuali para generasi muda yang akan
melanjutkan estafet kepemimpinan di kabupaten Serasan Sekundang ini. Dari sini kita
belajar, integritas adalah hal yang mahal. Dengan kuatnya integritas yang menancap dalam
diri seorang pemimpin, tidak mungkin akan menghisap darah rakyat untuk kepentingan
pribadi, kelompok dan golongan.

Selain itu, proses pembentukan karakter kepemimpinan dan SDM yang unggul sudah harus
menjadi konsen utama di Kabupaten Muara Enim. Ada tiga karakteristik SDM unggul dan
strategis yang harus dimiliki para generasi muda Muara Enim: Teknokratis, Ideologis dan
Filantropis. Pembentukan nilai-nilai itu harus menjadi perhatian utama para pemangku
kepentingan di Muara Enim.

Dimulai dari perbaikan kualitas pendidikan, memperbanyak
wadah-wadah positif sebagai gelanggang kepemimpinan dan sarana belajar dan berkarya bagi
generasi muda, yang tentu saja tak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan akan sarana
olahraga. Sebaik-baik investasi adalah investasi ada kepemimpinan dan pendidikan. Agar tak
lagi kita saksikan pemimpin dan kroni-kroninya yang hanya sibuk memperkaya diri alih-alih
menuntaskan janji politik dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejatinya, pemimpin harus Sepi ing pamrih (Tidak ada kepentingan) selain kepentingan
rakyat, dan meriah dalam bekerja. Kalau belajar dari dr. Hasto Wardoyo, SP. OG (Bupati
Kulonprogo 2011-2019) yang sekarang menjabat Kepala BKKBN, ia memegang kuat prinsip
“Harus berubah di tangan saya!”. Artinya pemimpin haruslah punya visi perubahan yang
strategis untuk rakyat yang di daerah yang dipimpinnya ke arah perbaikan yang nyata. Ia juga
memegang prinsip bahwa memegang amanah atau memimpin itu memanglah harus
menderita, tetapi tidak tersiksa, atau bahkan menjadi penghisap darah rakyat yang hanya
bermental aji mumpung.

Baca:  Saksi Akui Adanya Fee Proyek

Di sisi lain, kalau kita bicara masyarakat sebagai komoditas politik, mereka tak dapat lagi
dipandang sebagai lumbung suara semata. Kedepan, masyarakat pun harus melek politik,
jangan lagi mau diperalat hanya demi nafsu politik, yang hanya mendapat getah, biji dan
kulitnya, sementara para elit dan keluarganya ongkang-ongkang kaki mendapatkan daging
buahnya.

Ketertinggalan mental dalam hal kesenjangan dan kemiskinan yang selalu menjadi
sasaran empuk bagi politisi durjana untuk mengibuli harus segera dibasmi, bukan hanya
dipamerkan sebagai prestasi dengan menyebut angka kemiskinan menurun dalam persentase,
sementara keadaan real di lapangan berbicara lebih keras dan lebih nyata daripada sekadar
angka-angka statistik.

Kalau kita bicara kemiskinan, maka kita lihat gap tentang pendidikan/penguasan
pengetahuan. Kemiskinan semakin merajalela kalau gap pengetahuan tidak dihilangkan.
Artinya, agenda pencerdasan masyarakat sudah harus dimasifkan sebagai salah satu amanat
konstitusi. Mengutip dari Professor Hafid Abbas (Guru Besar FIP UNJ), “Kesenjangan
pengetahuan dan keterampilan ini dinilai jauh lebih berbahaya daripada kurangnya
keseimbangan pusat dan daerah, karena pendidikan adalah satu-satunya jalur pemerata (The
great equalizer) yang didambakan orang tertinggal”. Semoga segenap usaha memperbaiki
kabupaten ini dapat berjalan semestinya dan membersihkan nama baik Muara Enim tercinta.#

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...