Kembali Naiknya Iuran BPJS Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19

20

 

Oleh:

Muhammad Bobby, S.H

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut diambil di tengah pandemi virus corona. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut. Menurut dia, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan. Menurut dia, agar operasional BPJS tetap berjalan lancar, pemerintah perlu terjun langsung dengan memberikan subsidi iuran kepada kelompok masyarakat tertentu.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas I dan II mulai 1 Juli melalui Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Dengan kenaikan iuran tersebut, asuransi negara ini diprediksi tak akan lagi mengalami defisit keuangan. “Proyeksinya kalau nanti Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 berjalan, kami hampir tidak defisit,”[1].

Pada Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 di dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 7/HUM/P/2020. Jumlah kenaikan iuran dalam Perpres yang dibatalkan Mahkamah Agung itu memang sedikit lebih kecil dibanding perpres terbaru. Perpres 64 tahun 2020 dengan rincian tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, amun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000[2].

Langkah Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung, dapat disebut sebagai pengabaian terhadap hukum atau disobedience of law. “Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Sebab, itu sama saja dengan menentang putusan peradilan,”.

Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa putusan Mahkamah Agung bernomor 7/P/HUM/2020 itu pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan. Oleh karenanya, sekalipun kenaikan iuran BPJS yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan nominalnya sedikit berbeda dengan kenaikan sebelumnya, langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan.[3]

Saya menilai kebijakan Presiden sengaja membuat nominal kenaikan sedikit berbeda dari Peraturan Presiden sebelumnya sebagai dalih agar Peraturan Presiden ini tidak dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. Padahal, hal itu merupakan upaya penyelundupan hukum. “Mungkin di sana upaya main hukumnya. Dengan demikian, Presiden bisa beralasan bahwa Peraturan Presiden ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung

Menaikkan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan. “Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan”, pemerintah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi, saat ini masyarakat berhadapan dengan situasi sulit akibat pandemi Covid-19. “Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,”[4]

Baca:  Tersangka Doni dan Barang Bukti Narkoba Diserahkan Ke Kejari Palembang

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sempat di batalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020 pada saat pademi Covid-19 yang berlaku mulai per Juli 2020, keputusan manaikkan kembali iuran tersebut pada saat ekonomi masyarakat lemah karena dampak terjadi pademi covid 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah akibat pandemic covid 19 mencapai minus 5,2% disaat pademi dan kenaikan iuran BPJS untuk kelas kelas I dan II masih mencapai 100% kenaikan, kenaikan iuran ini tidak melihat asas kemanusiaan dan keadilan untuk warga negara yang akan terbebani dengan kenaikan iuran tersebut.

Kebijakan  Pemerintah  yang  menaikkan tarif  iuran  BPJS  Kesehatan  sebesar  100%  di  tahun  2020. Kenaikan   iuran   BPJS   yang  tanpa   dasar   yang  jelas  dan perhitungan yang logis,  selain hanya untuk menutupi kerugian yang   terjadi   akibat   kesalahan   dan   kelalaian   dalam  tata penyelenggaraan  BPJS, sehingga  rakyat yang harus dibebani kembali seperti masyarakat kelas bawah dan menengah yang justru masih memiliki daya beli yang rendah pada saat masa pademi covid 19[5]

Karena jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia ( HAM ) yang harus di wujudkan oleh pemerintah dalam bentuk  pemberian  berbagai  upaya  kesehatan kepada  seluruh  masyarakat  melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh  masyarakat.  Hal  ini  tercantum  dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 yang  menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk.

“Pasal 28H

  • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup yang baik  dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehata[6]

 

“Pasal 34

(1)   Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara

(2)   Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai  dengan  martabak manusia

(3)   Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak.[7]

 

Namum faktanya bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang ternyata telah beralih menjadi kewajiban warga negara guna menjamin kesehatannya sendiri dan kesehatan   warga  negara lainnya  yang  ditanggung secara gotong royong. Hal mana,dipertegas dalam serangkaian peraturan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan bahwa Jaminan Kesehatan yang seharusnya menjadi  hak warga  negara  telah  berubah menjadi  kewajiban warga negara kepada negara,  yaitu dimulai saat   membayar iuran kepesertaan yang nilainya ditentukan secara sepihal oleh pemerintah tanpa memperhatikan kemampuan warganya.

Pembayaran iuran BPJS oleh peserta mandiri menjadi seperti membayar kewajiban “Pajak”, dimana bila warga negara tidak mampu   akan dikenakan denda dan sanksi lainnya akibat ketidakmampuannya membayar iuran kepesertaan tersebut. [8] Dengan  adanya  sanksi tersebut,  pemenuhan  atas kesehatan dan  jaminan  sosial  dibebankan  sepenuhnya  kepada  warga negara/penduduk  yang  sejatinya  merupakan  pemegang  hak. Sementara  negara  dengan  ini telah  lalai dalam  menjalankan kewajibannya  untuk menghormati  (to respect),  melindungi  (to protect),   dan   memenuhi   (to   fulfill)   Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga[9]

Dengan demikian menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan pada masa pademi covid 19 ini bukan pilihan yang tepat karena banyak orang yang terdampak akibat pademi covid 19, ekonomi sulit, banyak masyarakat terdampak di PHK dari tempat bekerjanya,oleh karena itu,  menaikkan kembali iuran BPJS ini bertentengan dengan Asas keadilan untuk masyarakat yang akan terbebani atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Baca:  Tersangka Doni dan Barang Bukti Narkoba Diserahkan Ke Kejari Palembang

Kenaikan  iuran  BPJS  tersebut  juga  tidak  layak  karena  tidak sesuai  dengan  acuan  “Kebutuhan  Hidup  Layak”  (KHL)  sebagaimana dimaksud  dalam  Peraturan,Menteri ,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang,Komponen dan pelaksanaan,tahapan pencapaian,Kebutuhan Hidup,Layak. Hal ini disebabkan tidak ada  kenaikan komponen KHL sebesar 100% atas kebutuhan pokok hidup, sebagai mana dimaksud Peraturan,Mentri Tenaga kerja dan Transmigrasi,Nomor 13 Tahun 2012 atau pun kenaikan upah minimun sebesar 100% sebagai komponen,acuan KHL. Faktanya, kenaikan Upah Tahun 2020 sendiri dengan mengacu,kepada Peraturan,Pemerintah Nomor,78 Tahun 2015 hanya sebesr,8.51%.[10] Data kenaikan Upah Minimum Provinsi setiap tahunnya hanya mencapai 8,5%, kenaikan ini telah di sahkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan

Dengan memperhatikan Asas Salus Populi Suprem Lex Esto yang artinya “Kesehatan ( Kesejahteraan kebaikan keselamatan kebahagiaan ) rakyat harus menjadi hukum tertinggi”[11]. Jadi Kesehatan dan kesejahteraan rakyat harus wajib dilaksanakan oleh pemerintah Karena jaminan sosial merupakan hak asasi manusia ( HAM ), sebagaimana sudah di amanatkan UUD 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 dengan di naikkannya kembali iuran BPJS Kesehatan dimasa pandemic covid 19 dinilai bertentangan dengan asas salus populi suprem lex esto, kesehatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi, kesehatan rakyat dan pelayanan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang sudah di amanatkan UUD 1945 Pasal 28 H, dipasal tersebut berisikan setiap orang berhak untuk hidup layak dan serta berhak atas pelayanan kesehatan, dengan naiknya kembali iuran tersebut pasti akan membebani rakyat, rakyat kesulitan membayaran iuran tersebut dengan kenaikan yang masih 100%.

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 yang menaikan iuran BPJS yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19 dinilai bertentangan dengan asas orientasi sosial, Jika  seseorang tidak sehat, tentu mereka tidak  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis  maka  dimulailah proses kemiskinan. Mereka tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khusus pada masa pandemi covid 19 ini yang sangat rentan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaan swasta oleh karena perusahaannya tidak bisa berjalan atau tidak mendapatkan laba akibat pandemi daya beli masyarakat menjadi menurun, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa pandemi covid 19 bertentangan dan prinsip orientasi sosial, dikarenakan masyarakat saja tidak mendapatkan pemasukan akibat banyak yang terkena PHK, ditambah lagi masyarakat harus wajib membayar kenaikan iuran BPJS tersebut.

Negara wajib hadir atas pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, kerena itu sudah menjadi tanggung jawab negara dan sudah diamanatkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 H. Dari amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatas, bahwa negara harus memenuhi hak-hak rakyat terkhusus Jaminan Kesehatan dan bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat, di dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini masih banyak kekurangan yang di rasakan masyarakat, terlebih lagi saat iuran BPJS Kesehatan ini naik yang mencapai kenaikan 100% dimasa pandemi covid 19, disini rakyat yang harus terbebani karena adanya kenaikan iuran tersebut.

Negara berkewajiban dan bertanggun jawab atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca:  Tersangka Doni dan Barang Bukti Narkoba Diserahkan Ke Kejari Palembang

Dalam penyelenggaran BPJS Kesehatan dinilai tidak ada transparan, karena masalah defisit yang terjadi setiap tahunnya harus di periksa oleh Lembaga keuangan seperti BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ). Didalam Keputusan BPK bahwa hasil audit laporan keungan BPJS merupakan bersifat tertutup, hal ini bertentengan dengan Asas Sistem,Jaminan Sosial,Nasional yang menyebutkan di dalam Pasal,4 bahwa BPJS di selenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan.

Dari data Anggaran APBN untuk kesehatan .  Bahwa negara selaku  pemegang  kebijakan seharusnya  bertindak  lebih  bijak,  dimana  anggaran  kesehatan yang mendapat porsi sebesar minimal 5% (persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN)  dapat  diprioritaskan  untuk mendapat porsi yang lebih besar guna mengurangi beban rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa menurut saya ada akar masalah yang terabaikan dalam tata kelola penyelenggaraan BPJS Kesehatan, yaitu manajemen  atau tata kelola BPJS  secara keseluruhan yang harus di perbaiki dari nol, dan juga Putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran seharusnya menjadi momentum bagi BPJS untuk merubah secara menyeluruh sistem penyelenggaraan BPJS Kesehatan, apa yang jadi permasalahan dari BPJS Kesehatan selama ini, menaikan kembali iuran BPJS Kesehatan bukanlah pilihan yang tepat dan kebijakan ini sangat merugikan rakyat yang masih merasakan dampak dari pandemic covid 19.

Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dinilai bertentangan dengan Pancasila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak berpihak kepada rakyat dan,tidak berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

 Saran dari saya untuk Penyelenggaran BPJS yang lebih baik lagi

  1. Perlunya sistem pengelolaan ( manajemen ) yang di bentuk secara unit syari’ah agara dapat menjalankan sistem operasional sesuai dengan prinsip syari’ah dalam penyelenggaran jaminan kesehatan tersebut.
  2. Perlunya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut agar penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini berjalan dengan baik.
  3. Perlunya pengedalian biaya secara transparan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan program jaminan kesehatan dan perlunya mereview ulang sistem jaminan sosial nasional secara total agar ditata kembali, baik kepersertaan yang harus di optimalkan kembali, maupun jumlah premi iuran BPJS kesehatan agara tidak terjadi defisit setiap tahunnya
  4. Jikalau memang perlu yang mendesak untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan seharusnya jangan menaikan yang mencapai 100%, seharusnya ada perhitungan yang sesuai dengan kemapuan rakyat untuk membayar iuran tersebut.

 

# Opini ini merupakan skirpsi Muhammad Bobby yang baru saja Lulus dalam Ujian Munaqosah Skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas Bimbingan dari Bapak Dr. Yazwardi, M.Ag dan Ibu Ramiah Lubis, SH.MH dan Telah di Uji Oleh Bapak Dr. Heri Junaidi, MA dan Ibu Lusiana, S.H.I.,M.E.Sy

Sumber :

[1]  https://katadata.co.id/berita/2020/06/08/pemerintah-beri-keringanan-denda-iuran-bpjs-kesehatan-akibat-pandemi diakses pada tanggal 10 juni 2020

[2]  https://money.kompas.com/read/2020/05/13/141300526/iuran-bpjs-kesehatan-naik-ini-alasan-pemerintah?page=all#page3 diakses pada tanggal 10 juni 2020

[3]   https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/05375461/jokowi-naikkan-iuran-bpjs-di-tengah-pandemi-dinilai-tentang-putusan-ma-tak?page=2 diakses pada tanggal 10 Juni 2020

[4]   https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/11205461/defisit-bpjs-kesehatan-ketua-mpr-minta-pemerintah- cari-solusi-selain-naikkan diakses pada tanggal 10 juni 2020

[5] ibid

[6] Pasal 28 H undang – undang dasar tahun 1945

[7] Pasal 34 undang-undang dasar tahun 1945

[8] Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

[9] ibid

[10] Putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/HUM/2020

[11]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Salus_populi_suprema_lex_esto diakses pada tanggal 20 mei 2020