Ultimate magazine theme for WordPress.

“Sejarah  Pulau Kemaro Harus Diluruskan”

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana diskusi “Pulau Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, Rabu (24/2) di Istana  Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 776, 32 Ilir Palembang.

 

Palembang, BP

Sehubungan dengan rencana Pemerintah Kota (Pemkot)  Palembang yang akan menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata seperti Ancol yang konsepnya mencampurkan nilai Kesriwijayaan, sejumlah organisasi kemasyarakatan, kebudayaan dan sejarah kota Palembang termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kota Palembang menggelar diskusi “Pulau  Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, Rabu (24/2) di Istana  Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 776, 32 Ilir Palembang.

Turut hadir diantaranya Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV  Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn didampingi sejumlah pangeran dari Kesultanan Palembang Darussalam, budayawan kota Palembang, Vebri Al Lintani, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli,  arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel Retno Purwati, Ketua Masyarakat Sejarawan  (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Warga Dalem, Bang Japar Komda Sumsel  yang dipimpin Komandan Daerah Bang Japar  Komda Sumsel  Iskandar Sabani SE,SH , aktivis, Andreas OP, Beni Mulyadi, sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji, Dedi Irwanto , Idham Rianom selaku Ketuo Forum Palembang Bangkit, Ketua Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumsel, Dr Ir Diah Kusuma Pertiwi MT, kalangan akademisi sejumlah perguruan tinggi di Palembang, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumatera Selatan Merry Hamraeny, S.Pd, M.M.

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV  Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn mengatakan, diskusi kali ini sejumlah komponen masyarakat Palembang dari berbagai disiplin ilmu , sejumlah organisasi kemasyarakatan, orang-orang dibidang kebudayaan dan sejarah, arkeolog,  ilmu hukum termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kota  Palembang berkumpul disini dimana tujuannya  agar Palembang memiliki grand design yang baik  dalam penataan kota  yang sesuai dengan nilai-nilai  Kepalembangan.

Baca:  SMB IV : Professor Dato Sri Dr Alex Ong Sangat Berjasa Bagi KPD

Dalam diskusi ini juga pihaknya ingin meluruskan sejarah Pulau Kemaro karena dari sisi sejarah sudah jelas kalau Pulau Kemaro dahulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam dalam menghadapi invasi kolonial Belanda.

“ Namun ada wacana ingin menjadikan Pulau Kemaro sebagai taman hiburan Sriwijaya agak ini melenceng dari  sejarah, karena kalau kita memaksakan ke Sriwijayaan itu tidak masuk dalam konsep di Pulau Kemaro, nilai-nilainya tidak ada sehingga , kalaupun dipaksakan, nilai partisipasi masyarakat akan berkurang dan mungkin akan terbengkalai seperti banyak sekal kebijakan-kebijakan  publik yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai pada hasil outputnya,” katanya.

Baca:  Bersama SMB IV, Gubernur Sumsel Tinjau Stand Kesultanan Palembang Darussalam

Karena itulah menurutnya pengembangan wisata di Pulau Kemaro harus disesuaikan dengan nilai-nilai kesejarahan dimana dulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam.

“ Apakah sebaiknya pemerintah membuat  benteng pertahanan disana, membuat reflikanya  dan membuat cerita yang benar  mengenai sejarah, itu pasti menjadi nilai jual  yang baik, bagi  industri pariwisata, karena dengan adanya nilai kesejarahan  dan ada reflika , mereka , orang-orang bisa membayangkan kebesaran di masa lalu,” katanya.

Baca:  Jalin Silaturahmi Laskar Kesultanan Gelar Majelis Pengajian Bulanan

Sedangkan Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli melihat forum ini ingin meluruskan sejarah dimana para ahli sejarah berkumpul disini memberikan gambaran Pulau Kemaro.

“ Dan hari ini  hasil dari diskusi ini adalah akan melakukan audiensi dengan  Gubernur Sumsel dan Walikota Palembang, saya kira ini jalan yang sangat betul, harus ada proses pengkajian ulang rencana menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat wisata berkonsep Sriwijaya, padahal sejarah dari  Pulau Kemaro itu sendiri adalah milik dari Kesultanan Palembang Darussalam, ini yang harus diluruskan,” katanya.

Dirinya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Sumsel akan mengawal  bagaimana sejarah ini bisa diluruskan kembali kedepannya.#osk

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...