Ultimate magazine theme for WordPress.

Jangan Ada Pemotongan Insentif Nakes di Sumsel

Mgs Syaiful Padli

Palembang, BP–Wakil Ketua DPRD provinsi Sumsel Mgs Saiful Padli mengungkapkan, pihaknya tidak akan mentolerir jika di Sumsel ada Rumah Sakit, yang melakukan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang selama ini dianggap sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 yang ada.

“Kalau sampai ini terjadi (di Sumsel) kami komisi V DPRD Sumsel, tidak akan tinggal diam,” kata Mgs Saiful, Rabu (24/2).

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini sendiri akan mengecek dirumah sakit yang ada, khususnya rumah sakit yang menangani masalah Covid-19 saat ini.

“Nanti kita akan cek di rumah sakit yang ada,” katanya.

Ditambahkan pria yang digadang- gadang akan meramaikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2024 ini, pihainya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang ada, untuk mencari kebenaran dan sekaligus evaluasi.

“Kita akan panggil kepala dinas kesehatan dan dirut Rumah sakit pemerintah provinsi, untuk memastikannya,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta terbaru soal penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas dalam penanganan Covid-19.

KPK mendapatkan informasi ternyata ada insentif tenaga kesehatan dipotong rumah sakit.

Baca:  DPRD Sumsel Sebut Penutupan Illegal Drilling Harus Ada Solusi

Besaran pemotongan ini beragam, mulai dari 50 pesen hingga 70 persen. Padahal selama ini tenaga kesehatan sudah banyak berjuang untuk penanganan Covid-19.

KPK mengimbau manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen.

“Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19,” kata Ipi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2).

Ipi mengatakan, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan Covid-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Baca:  Komisi I DPRD Sumsel Berikan Dukungan Kepada APH, Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan Perawat RS Siloam Sriwijaya

Adapun permasalah itu, yakni risiko inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lalu, ada juga proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan yang dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, kata Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT) KPK, menurut dia, juga menyarankan pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah.

Baca:  Kerumunan di Sekolah Maitreyawira Palembang, DPRD Sumsel Segera Panggil Kadinkes Sumsel

“Pembayaran insentif dan santunan yang dilakukan secara langsung kepada nakes atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19,” ucap Ipi.

Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, Ipi mengatakan, KPK meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes.

Ipi menyebut, insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

“Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...