Ultimate magazine theme for WordPress.

Transper Dana Pusat Ke Daerah di Kurangi, DPRD Sumsel Akui Belum Ada Pencairan Anggaran

BP/IST
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Menanggapi pengurangan transper dana pusat ke daerah yang mengakibatkan defisit anggaran di sejumlah daerah, menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati , Pemerintah Provinsi tengah melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

“ Karena  adanya beberapa defisit kembali, recofusing kembali, untuk anggaran di 2021, makanya di bulan Januari sampai bulan Februari ini belum ada pencairan anggaran  karena Pemerintah Provinsi masih menyusun  ulang  bagaimana  mensinergikan tentang  defisit itu,” katanya, Minggu (21/2).

Menurut politisi Partai Golkar tidak mudah, untuk mengurangi  program–program yang sudah  terencana  dan sudah disahkan dalam APBD .

Baca Juga:  Insentif Guru di Sumsel , Wagub Sumsel Akui Tahun 2021 Baru Lakukan Telaah Terhadap Aturan Terkait

“ Tentunya ada beberapa porsi bukan di hilangkan tapi dikurangi sehingga  tetap program-program yang sudah  diusulkan tetap  berjalan , walaupun mungkin porsi dan volumenya  itu berkurang,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah memangkas beberapa jenis transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada APBN 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/2021 tentang pengelolaan TKDD dalam mendukung penanganan Covid-19.

Perubahan rincian TKDD melalui PMK tersebut dimungkinkan mengingat diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 113/2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Terima Dan Setujui Laporan LKPJ Gubernur Sumsel TA 2019

“Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perpres 113/2020 … perubahan rincian anggaran TKDD dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan PMK,” bunyi bagian pertimbangan PMK 17/2021, dikutip Kamis (18/2).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/2021, beberapa alokasi TKDD yang dikurangi tersebut antara lain dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik serta nonfisik, dan dana otonomi khusus.

Alokasi dana alokasi umum (DAU) pada PMK 17/2021 ditetapkan senilai Rp377,71 triliun, atau lebih rendah dari alokasi DAU yang ditetapkan pada Lampiran V Perpres 113/2020 sejumlah Rp390,29 triliun.

Baca Juga:  Massa FAML PT Pusri Tuntut Klarifikasi  Kebijakan PT Pusri Yang Dinilai Rugikan Masyarakat

Pagu alokasi dana alokasi khusus (DAK) fisik turun menjadi Rp63,64 triliun dari sebelumnya senilai Rp65,24 triliun. Dari total pagu DAK fisik tersebut, pemerintah menetapkan Rp329,25 miliar sebagai cadangan DAK fisik.

Selanjutnya, alokasi DAK nonfisik pun ikut dipangkas, yaitu untuk dana tunjangan khusus guru PNS daerah. Pada PMK 17/2021, tunjangan khusus guru ditetapkan senilai Rp1,58 triliun dari sebelumnya sejumlah Rp1,98 triliun.

Terakhir, pagu alokasi dana otonomi khusus juga dikurangi menjadi Rp19,48 triliun dari awalnya senilai Rp21,3 triliun.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...