9 Nama Jadi Formatur DPD PAN Palembang

6

BP/DUDY OSKANDAR
Musyawarah Daerah (Musda) ke V PAN secara virtual di tiga provinsi termasuk Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (18/2) yang dipimpin oleh ketua umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Palembang, BP

Sebanyak sembilan dari 16 nama ditetapkan sebagai anggota formatur Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) kota Palembang, dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke V PAN secara virtual di tiga provinsi termasuk Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (18/2) yang dipimpin oleh ketua umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Di Sumsel terdapat 17 Kabupaten/ kota DPD yang melakukan Musda serentak, bersama sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar) yang dilakukan secara virtual, Kamis (18/2).

Kesembilan nama formatur itu, Azhari Haris, Ruspanda Karibullah, Rizky Saputra, Siti Aprilia Susanti, Cik Nona, kgs Ishak Yasin, Dauli, Sudirman dan Fauzi Ahmad.

“Semua yang anggota DPRD diajak semua untuk formatur, dan Saya tugaskan nama- nama formatur untuk melakukan musyawarah mufakat dua sampai tiga minggu sudah ada kepengurusan, kalau tidak saya ambil,” kata Zulhas.

Menurut menteri Kehutanan ini, dirinya mewanti- wanti anggota formatur yang ada harus berada dikepengurusan nanti, dan siap untuk maju dalam pencalonan legislatif pada 2024 mendatang.

Baca:  Penundaan Pilkada Mengandung Resiko Ketidakpastian Semakin Terbuka Lebar

“Jadi, formatur harus masuk kepengurusan dan jadi caleg nanti, serta bisa menjadi penanggung jawab disetiap Cabang. Itu dilakukan karena seluruh parpol tahu persis kompetisi parpol itu sebenarnya saat pileg, agar dapat kursi di legislatif, klo tidak ada kursi maka tidak dihitung dan dihargai,” katanya.

Zulhas menyatakan jika PAN merupakan partai sudah dianggap sangat dewasa karena sudah berusia 23 tahun, dan jika berkaca dari partai tua yang ada seperti Golkar saat berusia 20 tahun sudah full power atau kekuatan luar biasa. Sehingga harusnya partai PAN bisa juga mengikuti jejaknya, dan tidak hanya mengurusi masalah internal saja.

“Kongres PAN sudah dilalui meski seperti zaman Jahiliah saat itu dengan saling bantai, termasuk wilayah sebagian ada yang hilang yang kalah. Sehingga kita akhiri cara- cara tidak beradab itu, dengan Musda mencari pemimpin partai dengan musyawarah mufakat dan cari yang terbaik unntuk anda, dan DPW tidak usah ikut campur jika sepakat,” katanya.

Baca:  Buat Kegaduhan Soal Keuangan Daerah ,  Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Tuntut Gubernur Sumsel  Evaluasi Pjs  Bupati OI

Namun diungkapkan mantan ketua MPR RI ini, jika dalam Musda yang ada semua formatur yang ada ingin ketua hal itu jadi repot, dan itu tidak diinginkan.

“Jadi nanti setelah kepengurusan terbentuk, maka kita laksanakan kerja politik dengan mengurus partai bukan ngurus pengurus, selama ini terjadi pengurus hanya ngurus pengurus daja dan itu harus diakhiri

Seperti beberapa waktu lalu saya terima WA (Whatapps) kader di Maluku Utara, dimana membicarakan kejelekan orang lain, padahal dia tidak mengurus dirinya dan tidak pernah terpilih sebagai anggota legislatif,” katanya.

Ditambahkan Zulhas, jika pengurus PAN yang terpilih harus siap mengurusi partai secara maksimal, dan apa yang jadi kegagalan sebelumnya untuk dijadikan pelajaran agar PAN lebih besar kembali, dan bisa memimpin Indonesia kedepan.

“Kita pada Pemilu legidlatif 2019 lalu hanya mendapat 44 kursi DPR RI dan pada Pilpers kita kalah. Na, kedua calon presiden dan wapresnya yang kita usung tidak sowan atau izin ke kita jadi menteri. Apalagi, saksi- saksi kemarin juga tidak dibayar, tapi kita anggap sudahlah,” katanya.

Baca:  9 Ranpenda Segera di Bahas DPRD Sumsel

 

Sementara Sekretaris DPW PAN Sumsel Joncik Muhammad mengatakan, 9 nama ini segara melakukan musyawarah untuk membentuk kepengurusan DPD PAN periode 2020-2025.

“Jika satu saja diantara 9 nama ini tidak sepakat maka akan diambil alih DPP, waktu diberikan 3 Minggu, insyallah ketemu musyawarah mufakat,” katanya.

Dikatakan Bupati Empat Lawang ini, pengurus DPD terutama yang menjabat anggota DPRD Sumsel untuk menjabat ketua DPC hal ini untuk membenahi kepengurusan yang ada dan tidak dipersoalkan pengurus DPD menjabat ketua DPC.

“Para ketua DPC untuk merekrut para mantan ketua RT RW sehingga dapat membangun dari tingkat paling bawah,” katanya.#osk