Home / Headline / 13 OPD Lingkup Pemprov Sumsel  Belum Pro Aktip Jalankan Perda Yang Dibuat

13 OPD Lingkup Pemprov Sumsel  Belum Pro Aktip Jalankan Perda Yang Dibuat

BP/IST
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menggelar rapat dengan biro hukum, Kasat Pol PP dan Kabag Persidangan DPRD Sumsel dalam rangka inventarisasi dan evaluasi perda serta pembuatan website Rumah Perda atau JDIH DPRD Sumsel beberapa hari lalu.

# Kemungkinan Bisa Bertambah

Palembang, BP

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menggelar rapat dengan biro hukum, Kasat Pol PP dan Kabag Persidangan  DPRD Sumsel dalam rangka inventarisasi dan evaluasi perda serta pembuatan  website Rumah Perda atau JDIH DPRD Sumsel beberapa hari lalu.

Dari rapat tersebut ternyata terungkap dari data Pol PP Sumsel, ternyata  ada 13  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel  yang belum pro aktip untuk menjalankan perda  yang mereka buat.

“ Kemungkinan 13 OPD ini bisa bertambah karena perda ini banyak, mana-mana perda yang kita anggap tidak efektif kita revisi atau kita hapuskan kalau tidak sesuai lagi,”kata Ketua  Bapemperda  DPRD Provinsi Sumsel  H. Toyeb Rakembang S.Ag, Kamis (18/2).

Politisi PAN ini enggan menyebutkan 13 perda tersebut dengan alasan masih meminta data OPD terkait dan setelah itu pihaknya akan mengundang kembali OPD terkait.

“Kami juga nanti akan meminta keterangan OPD terkait , kenapa perda tersebut tidak di jalankan oleh mereka karena itu OPD yang bersangkutan akan diundang apa yang menjadi kendala mereka sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik perda tersebut,” katanya.

Mengenai website Rumah Perda atau JDIH DPRD Sumsel menurut Toyeb, nantinya akan menjadi data base atau bank data, artinya seluruh data perda yang pernah di sahkan atau yang telah dibuat DPRD Sumsel itu dibuat datanya sekaligus supaya tidak susah lagi mencarinya.

“ Selama ini kita tidak tahu, ada perda, tinggal nama saja, ada namanya barangnya tidak ada , itu coba disusun lagi,” katanya.

Berdasarkan Kepres No 33 tahun 2012 rumah perda di bawah Bapemperda  dan Kasubag Perundang-Undangan DPRD Sumsel .

“ Itu sifatnya online , jadi kalau kita mau mengakses perda apapun  sudah ada  lewat digital, kita siapkan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, ini sedang kita susun,, ini aku minta waktunya seminggu dengan Kepala Persidangan untuk menyediakan itu,” katanya.

Dia berharap walaupun sederhana  rumah perda ini bisa  terbentuk sementara .

“ Dia mudah-mudahan kita ada ditus sendiri,” katanya.

Mengenai evaluasi perda pihaknya masih menunggu informasi dari Ketua DPRD Sumsel  kapan untuk rapat lagi tapi rencananya Ketua DPRD Sumsel yang mengundang tentu Sekda  yang akan memback up mereka.

“ Soal perda yang tidak di jalankan OPD nantinya disampaikan kepada ibu Ketua DPRD Sumsel , ini lagi di ambil datanya juga meminta Gubernur Sumsel untuk menindaklanjuti itu kita undang mereka , untuk apa kita capek-capek buat perda kalau tidak di jalankan dan itu juga pengaruhnya meningkatan pendapatan asli daerah,” katanya.#osk