Pelantikan di 17 Februari  Untuk OI, Mura dan OKU Timur

9

BP/IST
HM Giri Ramadha N Kiemas

Palembang, BP

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramandha N Kiemas  menilai untuk kabupaten di Sumsel yang tidak ada masalah  di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dilakukan pelantikan di tanggal 17 Februari nanti,  tiga wilayah tersebut adalah kabupaten Ogan Ilir (OI) , Musi Rawas (Mura), OKU Timur.

“Karena ini persoalan jadwal  kekosongan kekuasaan didaerah masing-masing, nah untuk yang masih bersengketa  kita harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, minimal di tanggal 15 Februari besok  ada keputusan dismisal apa tidak untuk rencana tersebut, kalau tidak ada dismisal artinya persoalannya akan berlanjut dan dibahas, mungkin butuh waktu satu bulan  sampai dua bulan hingga  masalahnya incrah,” kata Giri ketika ditemui di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Rabu (10/1).

Baca:  Aksara Ulu  Banyak Di Gunakan di Manuskrip Kuno Zaman Kesultanan Palembang Darussalam

Bisa-bisa menurut politisi PDIP ini , bupati –bupati ini akan dilantik  sekitar bulan 5 paling lambat bulan 6.

“ Kalau besok sudah dismisal mungkin bulan  Maret atau April sudah bisa pelantikan kembali,” katanya.

Dan hingga kini menurutnya ada empat perkara sengketa pilkada di Sumsel yang di register Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu  Musi Rawas Utara (Muratara), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), OKU , dan OKU Selatan dimana saat ini masih dalam pembahasan di MK.

Baca:  Sabtu Bersih Serentak Polda Sumsel Digelar

“ Nah ini kita tunggu tanggal 15 minggu depan, mana saja kabupaten yang dismisal menurut Mahkamah Konstitusi, kalau dismisal artinya selesai , kalau yang lanjut ya terpaksa harus kita tunggu lagi persidangannya nanti dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan alat bukti, permohonan pembuktian  jadi masih panjang yang maju terus, kalau yang dismisal tinggal nunggu waktu  bisa di lantik,” katanya.

Baca:  Mabmi Sumsel Gelar Ratib Haddad

Dan menurutnya yang melaksanakan tugas  Pj dikarenakan  habis masa jabatan bupati sebelumnya.

Artinya siapapun yang ditunjuk Gubernur sebagai Pj  adalah orang –orang yang berkompeten, mampu dan bisa mengendalikan  wilayahnya  , artinya tidak menimbulkan resistensi terhadap masyarakat di wilayahnya  dan dalam masa Pj ini bisa mengayomi masyarakat,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini .#osk