Ultimate magazine theme for WordPress.

Miris, hanya 1 Juta Hektar Lahan di Sumsel di Kelola Rakyat

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana saat perwakilan Komite Reformasi Agraris Sumsel (KRASS) beraudiensi dengan Ketua dan Wakil ketua DPRD Sumsel,  Rabu (10/2).

Palembang, BP

Dari  total 9 juta hektar lahan yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel), 6 juta hektar diantaranya dikuasai perusahaan, hanya  1 Juta  hektar saja yang dikuasai dan dikelola rakyat.

Sementara, yang mirisnya lagi berdasarkan data Kanwil ATR BPN Sumsel angka capaian reforma agraria di Sumsel sangat kecil, tidak sampai 0,1 persen.

Hal ini terungkap saat perwakilan Komite Reformasi Agraris Sumsel (KRASS) beraudiensi dengan Ketua dan Wakil ketua DPRD Sumsel,  Rabu (10/2).

“Sudah saatnya kita mesti melakukan evaluasi terkait program reformasi agraria yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Termasuk kepada pihak DPRD Sumsel kami mendorong untuk ikut mengawasi pelaksaaan reforma agraria di Sumsel,” Sekjen KRASS, Dedek  Chaniago usai bertemu Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda Nazaputra Kiemas,SE,MM.

Menurut  Dedek, selama ini ada sedikit mispersepsi terkait reforma agraria yang di identikkan dengan masalah sengketa lahan. Padahal, sejatinya yang namanya reforma agraria sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.86 tahun 2018 tidak hanya berkaitan dengan masalah sengketa lahan.

Menurutnya  masih minimnya capaian reforma agraria Sumsel ini lantaran tidak adanya kemauan dari para pemangku kepentingan disini untuk menuntaskan dan mendukung program nasional ini.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda berharap ke depan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan untuk lebih memahami konsep reforma agraria ini.

“Ini memang program pusat makanya kita hanya bisa mendorong. Termasuk saat RDP dengan gugus tugas reforma agraria kami hanya sebatas memberikan masukan karena bukan bagian dari OPD,” kata  Giri di ruang Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumsel.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...