Marga Boleh di Hidupkan Di Sumsel, Mantan Akademisi Ini Nilai Perlu Penjelasan Yang Kongkrit

18

BP/IST
Albar S Subari SH SU

Palembang, BP

Membaca judul di harian daerah tanggal 27 Januari 2021 bertajuk Marga Boleh Dihidupkan lagi di Sumsel tidak jadi masalah.

Selaku mantan akademisi pengajar hukum adat di Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya  (Unsri) lebih kurang 40 tahun dan menggeluti kelembagaan adat di Sumatra Selatan (Sumsel), Albar S Subari SH SU  meminta penjelasan yang kongkrit, terkait  marga mana yang dimaksud oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumsel H. Thoyib Rakembang, SAg dimaksudkan.

“Karena makna marga sebelum keluarnya SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 mempunyai dua arti yaitu sebagai bentuk pemerintahan dan sebagai kesatuan masyarakat adat berdasarkan garis keturunan patrilineal unilateral,” kata Albar, Rabu (3/2).

Baca:  Gugatan Ilyas Panji-Endang  Diregistrasi  MA , KPU OI Harus Berikan Jawaban Segera.

Sedangkan marga dalam arti pemerintahan menurut Albar , terakhir didasarkan pada IGOB yang sudah dicabut UU No. 5 tahun 1979 khusus Sumsel ditindak lanjuti dengan SK di atas dan diperbaharui dengan Perda 12 tahun 1988.

“Kesimpulan mohon difokuskan makna marga yang mau dihidupkan itu.
Sehingga masyarakat tidak salah tafsir. Kedua makna marga itu jika mau dihidupkan kembali tentu memperhatikan ketentuan ketentuan berlaku,” katanya.

Sebelumnya DPRD Sumsel kini tengah tengah membahas peraturan daerah (Perda) soal marga di Sumsel tersebut. Kini DPRD Sumsel segera membahas Raperda tentang marga tersebut bersama pihak Pemerintah Provinsi Sumsel.

Baca:  Polda Sumsel Gelar Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi (MEA) Quick Wins Giat VI 2020

“Marga ini boleh di hidupkan lagi di Sumsel, tidak ada masalah sebenarnya sudah kami kaji juga , boleh jadi nanti marga dalam arti pemerintahan  nantinya seperti di Sumatera Barat,” kata  Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag, Rabu (27/1).

Dia menegaskan kalau Sumsel sangat membutuhkan marga, karena kini tanah ulayat di Sumsel habis  diakibatkan investor yang sekendak hati mengambil tanah ulayat di Sumsel .

“ Kalau dulu sistim marga , zaman waktu aku dulu itu polisi tidak boleh nangkap orang sembarangan  di desa itu  harus lapor ke pesirah, sekarang tidak ada lagi, kenapa kalau bisa diselesaikan secara adat kenapa harus ke polisi, sekarang kalau sudah masuk polisi khan repot, padahal kasusnya kecil,” kata politisi PAN ini.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Pemerintah Daerah , TNI/Polri Buat Regulasi Efek Jera Bagi Orang Tak Pakai Masker

Dengan adanya perda tentang marga tersebut menurutnya pihaknya ingin melindungi kepentingan masyarakat .

“Tahun 2020 itu pertama kali kita buat perda inisiatip Pondok Pesantren, lalu    perda tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, perda bangunan khas Sumsel, perda tentang marga tambah dua perda tentang Pemanfaatan alur sungai dan atau perairan dan perda tentang Pengaturan distribusi dan peruntukan air irigasi,” katanya,” katanya.#osk