Agus Sutikno: PT Dinaikkan 7 Persen, Puluhan Ribu Suara Masyarakat Hilang

5

BP/IST
Agus Sutikno

Palembang, BP

Rencana pemerintah untuk naikkan parliamentary threshold (PT) dari 4 persen menjadi 7 persen dinilai belum tepat. Bahkan diprediksi akan menghilangkan ratusan juta suara pemilih.

Ketua DPW PPP Sumatera Selatan (Sumsel), H. Agus Sutikno mengatakan, sekarang bukan wakatunya untuk membahas kenaikan PT karena dengan PT yang lama yakni 4 persen pada pemilu lalu terdapat 13 juta suara masyarakat yang mubazir.

Apalagi kalau dinaikkan jadi 7 persen. Bisa dibayangkan berapa banyak suara masyarakat yang akan hilang.

“Kalau PT dinaikkan hingga 7 persen maka bia puluhan ribu suara masyarakat yang hilang. Padahal masyarakat sudah mengorbankan waktu, dana dan tenaga untuk menyalurkan hak suaranya. Sehingga bila perjuangan yang begitu besar harus hilang begitu saja, akibat PT kan sayang,”  katanya, Selasa (2/2)

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Ajak Masyarakat Bangkitkan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19

Oleh sebab itu, lanjut Agus, untuk saat ini sebaiknya pemerintha fokus dulu pada peningkatan kualitas pemilu, seperti penyelenggara (KPU dan Bawaslu), partai Politik dan caleg yang maju.

“Selain itu UU pemilu juga harus lebih ketat, terutama pada kecurangan politik uang, dan perbaikan mekanisme pencoblosan agar tidak terlalu ribet,” jelasnya.

Untuk meningkatan kualitas pemilu, mantan anggota DPRD Sumsel 4 periode ini menyarankan agar KPU meningkatkan kualitas pemilih dengan memberikan edukasi mengenai pemilu, dan menanamkan pada masyarakat kalau politik uang itu bisa memicu timbulnya korupsi, sehingga harus dibasmi sama-sama.

Baca:  Angka Corona Tinggi, Tim Satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Minta Masyarakat Ikuti Protokol Kesehatan Covid-19

“Saya yakin bila kualitas pemilu ditanah air sudah lebih baik, maka produk yang dihasilkan juga akan lebih baik pula,” tukasnya.

Penolakan terhadap rencana naiknya PT juga diungkapkan Sekjen PKP Indonesia, Keke Parawansa, memastikan bahwa PKP Indonesia secara tegas akan menolak rumusan perubahan ambang batas parlemen secara berjenjang 7 persen untuk nasional, 4 persen provinsi dan 3 persen kabupaten/kota.

Menurutnya, rencana perubahan ini penuh kejanggalan. Untuk itu PKP Indonesia akan menolak bahkan meminta agar angka ambang batas yang ada justru diturunkan, demi menghormati rasa demokrasi yang berkeadilan serta menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca:  Kapolda Sumsel Ajak Berdayakan Cyber Troops Untuk Mencover Berita Negatif Polri dan Pemerintah

“PKP Indonesia sangat khawatir bila ambang batas 7 % tetap dipaksanakan, bukan tidak mungkin akan mengundang Golongan Putih yang semakin banyak dan menjamur dimana-mana karena aspirasi poitiknya terhenti,” katanya, Jumat (29/01).

Untuk itu, PKP Indonesia sangat berharap agar pembahasan RUU Pemilu yang menyangkut perubahan tersebut bisa ditunda atau ditinjau ulang, sembari mendengar anggapan masukan, saran atau suara rakyat secara nasional.#osk