“Marga Boleh di Hidupkan Lagi di Sumsel, Tidak Ada Masalah”

18

BP/IST
Toyeb Rakembang

Palembang, BP

Marga adalah suatu kesatuan organis terbentuk berdasar wilayah, dan juga keturunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat tidak tertulis tetapi juga oleh ikatan berupa aturan dalam diktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada kitab Undang-Undang Simboer Tjahaya.vMarga secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan

Adanya SK Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel Sainan Sagiman saat itu , tidak membuat marga di Sumsel mati, DPRD Sumsel kini tengah tengah membahas peraturan daerah (Perda) soal marga di Sumsel tersebut.

Baca:  Marga Masih Bisa di Hidupkan di Sumsel

 Kini DPRD Sumsel segera membahas Raperda tentang marga tersebut bersama pihak Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Marga ini boleh di hidupkan lagi di Sumsel, tidak ada masalah sebenarnya sudah kami kaji juga , boleh jadi nanti marga dalam arti pemerintahan  nantinya seperti di Sumatera Barat,” kata  Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag, Rabu (27/1).

Baca:  Akhir Tahun DPRD Sahkan 3 Perda

Dia menegaskan kalau Sumsel sangat membutuhkan marga, karena kini tanah ulayat di Sumsel habis  diakibatkan investor yang sekendak hati mengambil tanah ulayat di Sumsel .

“ Kalau dulu sistim marga , zaman waktu aku dulu itu polisi tidak boleh nangkap orang sembarangan  di desa itu  harus lapor ke pesirah, sekarang tidak ada lagi, kenapa kalau bisa diselesaikan secara adat kenapa harus ke polisi, sekarang kalau sudah masuk polisi khan repot, padahal kasusnya kecil,” kata politisi PAN ini.

Baca:  Perda Berikan Wewenang Wako Cabut IMB Bermasalah

Dengan adanya perda tentang marga tersebut menurutnya pihaknya ingin melindungi kepentingan masyarakat .

“Tahun 2020 itu pertama kali kita buat perda inisiatip Pondok Pesantren, lalu    perda tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, perda bangunan khas Sumsel, perda tentang marga tambah dua perda tentang Pemanfaatan alur sungai dan atau perairan dan perda tentang Pengaturan distribusi dan peruntukan air irigasi,” katanya,” katanya.#osk