Home / Headline / Jabatan Wakil Bupati Muara Enim , Ramlan Holdan:  “Kita Lihat Dulu Proses di DPRD Setempat”

Jabatan Wakil Bupati Muara Enim , Ramlan Holdan:  “Kita Lihat Dulu Proses di DPRD Setempat”

BP/DUDY OSKANDAR
Ramlan Holdan

Palembang, BP

Pihak DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  mengakui hingga  kini ini belum menerima dan menjaring nama- nama, yang akab disodorkan untuk menjadi Bakal Calon (Balon) Wakil Bupati Muara Enim, yang saat ini tengah kosong.

Kini PKB sendiri bersama dua partai politik lainnya yaitu Demokrat dan Hanura, merupakan partai yang berhak mengusulkan nama balon wabup Muara Enim yang ditinggal Juarsah karena naik jadi Bupati defintif, karena di Pilkada 2018 lalu mengusung Ahmad Yani dan Juarasah.

“Untuk pengisihan wakil Bupati Muara Enim, kita lihat dulu proses di DPRD setempat, karena saya sudah minta jajaran kita disana untuk meminta laporan sejauh mana proses pendirian pansus (Panitia khusus) tata tertib (tatib) pemilihannya nanti,” kata ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, Senin (25/1).

Menurut Ramlan, saat ini ada perubahan aturan secara signifikan, jika dulu kepala Daerah (Gubernur/ Bupati / Walikota) berhak mengumumkan dua nama ke DPRD untuk dipilih. Tapi saat ini harus ada kesepakatan antar partai politik pengusung yang ada (PKB, Demokrat dan Hanura).

“Seperti sekarang harus ada kesepakatan antar tiga parpol pengusung melalui berita acara, dan Bupati tidqk ikut campur. Kalau tidak sepakat, maka posisi wakil Bupati tidak diisi, misal PKB ngotot nama tertentu termasuk Demokrat dan Hanura maka tidak berjalan, tetapi kalau sepakat bisa diteruskan untuk pemilihan oleh DPRD,” mantan anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini.

Ditambahkan mantan anggota DPRD Sumsel ini, dikarenakan saat ini Pansus belum terbentuk, pihaknya belum bisa memastikam nantinya akan dilaksanakan proses pemilihan DPRD.

“Jadi masih panjanglah prosesnya, dan kita masih melihat tatibnya maupun aturam- aturan yang berlaku. Yang pasti gambarannya akan ada lobi- lobi antar partai pengusung, mengingat semua harus dilakukan secara musyawarah,” katanya.

Disinggung nama- nama yang beredar saat ini, baik dari kader PKB maupun istri dari Ahmad Yani yaitu Hj Sumarni, Ramlan mengaku hingga saat ini pihaknya belum ada laporan secara resmi dari DPC PKB Muara Enim, sebelum dimintakan persetujuan ke DPP.

“Dari beberapa nama kader memang ada dari PKB baik pengurus maupun yang duduk di DPRD serta kalangan NU santer, tapi karena kita mencari pemimpin (wabup) terbaik untuk masyarakat Muara Enim maka harus ada kesepakatan bersama. Saya dengar salah satunya Hj Sumarni ikut,” katanya.

Dilanjutkan Ramlan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika nantinya istri dari Ahmad Yani yang akan diusulkan, mengingat proses pemilihan akhir ada di DPRD Muara Enim.

“Saya rasa, sepanjang aturan membolehkan hal itu tidak masalah, karena ini juga menyangkut hak asasi manusia. Lain halnya aturan undang- undang tidak membolehkan, baru turunannya lagi pantas atau tidak, beretika atau tidak.Tapi kalau masyarakat Muara Enim pada akhirnya menginginkan beliau (Hj Sumarni) hal itu tidak masalah dan DPRD akan menentukan sikap,” katanya.

Sekedar informasi, peta politik perebutan kursi bakal calon Wakil Bupati Muara Enim pengganti antar waktu (PAW) periode 2019-2024 mulai bergulir.

Empat nama yang digadang-gadang akan bersaing memperebutkan kursi Cawabup Muara Enim yakni Hj Sumarni Ahmad Yani dari Partai Demokrat,

lalu beredar informasi Hj Sumarni Ahmad Yani dan Novriadi, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan dua nama dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merebak isu Hj Sumarni.#osk