DPRD Sumsel Klaim Sudah Hasilkan 6 Perda Hak Inisiatif

9

BP/IST
Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, H Toyeb Rakembang

Palembang, BP

Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag mengakui hingga kini DPRD Sumsel telah menghasilkan enam peraturan daerah (Perda) dari hak inisiatif DPRD Sumsel.

“ Tahun 2020 itu pertama kali perda inisiatip Pondok Pesantren, lalu    perda tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, perda bangunan khas Sumsel, perda tentang marga tambah dua perda tentang Pemanfaatan alur sungai dan atau perairan dan perda tentang Pengaturan distribusi dan peruntukan air irigasi,” katanya, Minggu (24/1).

Baca:  Covid-19 Sumsel 3 November: Positif 7.952, Sembuh 6.457, Meninggal 434

Politisi PAN ini mengatakan untuk perda pondok pesantren dan perda bangunan khas Sumsel dua  bulan kedepan atau di bulan Februari sudah ketok palu.

“ Karena  ukuran sebuah keberhasilan di DPRD ini berapa banyak perda yang disahkan tapi yang kita sayangkan perda yang kita sahkan itu tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan  dipihak eksekutif, kita buat perda tapi eksekutif tidak ada kemauan politiknya, karena itu kita minta eksekutif juga fokus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan perda itu sehingga itu bisa berlaku efektif dan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Baca:  Polda Sumsel Ungkap 28 Kasus Pidana Sepanjang Juli Hingga Awal Agustus 2020

Pihaknya sepakat perlu ada evaluasi terhadap perda –perda yang dihasilkan DPRD Sumsel , untuk perda yang masih efektif tetap dilaksanakan  tapi perda yang tidak efektif perlu di evaluasi.

“ Memang mau kita inventarisir perda yang ada ini , mungkin minggu depan kita mengundang  pihak Biro Hukum , mau di inventarisir berapa banyak perda kita ini, sehingga bisa kita pantau, bisa berjalan sama-sama mana perda yang efektif dan perda yang tidak tadi,” katanya.

Baca:  PKS Sumsel Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Gunung Ibul

Hingga kini pihaknya belum memiliki data base perda karena itu pihaknya meminta data itu di biro hukum Pemprov Sumsel.

“ Kadang kita mensahkan perda yang sudah ada, nah ini  parah kita ini, “ katanya.#osk