Ketua MPR: Kedudukan Pancasila Memiliki Legalitas Pijakan yang Kuat

15

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat. Baik dalam Konstitusi maupun rumusan Pasal 2 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
“Namun perlu dikaji lebih mendalam, apakah status Pancasila tersebut telah ter-manifestasi secara nyata, atau hanya bersifat simbolis. Mengingat masih ada tantangan besar memastikan segala peraturan perundang-undangan, di tingkat pusat maupun daerah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum ‘Pancasila Sebagai Sumber Pembentukan dan Penegakan Hukum’, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (22/1).
Turut hadir antara lain Rektor Universitas Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Iuris Liona N. Supriatna, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Herry Susilowati dan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan Ivan Petrus Sadik.
Bamsoet merujuk data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) kurun waktu 2003-2021, terdapat 1.430 perkara diajukan ke MK dengan melibatkan 719 undang-undang yang diuji. Dari jumlah tersebut, MK membuat 1.392 putusan, 267 gugatan dikabulkan.
“Banyaknya gugatan judicial review dan gugatan yang dikabulkan, menunjukkan masih ada peraturan perundang-undangan yang materinya bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Karena pada hakikatnya, segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai Pancasila,” tandas mantan Ketua DPR tersebut.
Dia menilai, bangsa Indonesia perlu menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai rujukan utama yang memiliki daya ikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas hierarki hukum lex superiori derogat legi inferiori (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah) harus ditegakkan.
“Selain sebagai sumber pembentukan hukum, Pancasila juga harus menjadi sumber penegakan hukum. Hal ini dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam seluruh proses penegakan hukum, dari hulu hingga ke hilir. Proses penegakan hukum tidak boleh abai terhadap nilai etika dan nilai moral, dan juga tidak merusak citra dan integritas penegak hukum,” tutur Bamsoet.
Dikatakan, Pancasila harus menjadi rujukan yang sama bagi setiap institusi penegak hukum. Sehinggga segala putusan hukum yang dilahirkan dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada nilai-nilai dan harkat kemanusiaan serta hukum itu sendiri, maupun secara vertikal kepada Tuhan. Harus disadari berbagai persoalan muncul dalam bidang penegakan hukum, seperti praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan serta keberadaan mafia hukum, adalah muara dari absen-nya implementasi nilai-nilai Pancasila.
“Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari periode 2004-2020, tercatat 22 hakim, 10 jaksa, 2 polisi, dan 12 pengacara terjerat kasus korupsi. Sebagai data pembanding, Komisi Yudisial (KY) tahun 2019 menerima 1.544 pengaduan masyarakat dan 891 surat tembusan surat tentang laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya periode 2 Januari-31 Mei 2020, KY telah menerima 562 laporan pengaduan,”jelas Bamsoet.
Ditambahkan, Pancasila juga harus dijadikan sumber nilai dalam pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan, yang harus menjadi proses berkesinambungan, tidak berhenti pada satu titik pencapaian. #duk