Home / Headline / Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel Dinilai Tak Miliki  Langkah Kongkrit  Terkait Tingginya Covid-19

Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel Dinilai Tak Miliki  Langkah Kongkrit  Terkait Tingginya Covid-19

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag

Palembang, BP

Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag  mengakui penanganann kasus covid-19 di Sumsel lambat.

Dia melihat sejauh pantauan hingga kini belum ada langkah kongrkrit yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel menekan tingginya angka covid-19 di Sumsel ini termasuk juga di DPRD Sumsel juga

“ Kita juga menghimbau dengan adanya perda tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dan bencana pihak eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit sehingga perda ini betul-betul bermafaat kelangsungan kesehatan masyarakat kita Sumatera Selatan,” kata politisi PAN ini ketika ditemui di Fraksi PAN DPRD Sumsel, Jumat (22/1).

Selain itu dia melihat DPRD Sumsel tidak ada langkah kongkrit dalam menekan angka covid-19 di lingkungannya .

“ Kemarin aku usulkan  tolong setiap pintu , dibuat permanen westapel dengan sabun seperti di hotel, sampai hari ini pakai bos jerigen  besar , apa gawe itu,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan melihat perkembangan hari kedepan ini, jika tidak ada respon, pihaknya akan menyurati.

Untuk sangsi dalam perda ini menurutnya kepada siapapun  seperti pemilik badan usaha dimana sangsinya berupa denda paling tinggi Rp25 juta untuk perusahaan sedangkan untuk pribadi  denda Rp200 ribu sampai Rp500 ribu hingga sangsi kurungan.

“ Pokoknya apapun bentuk pelanggarannya disitu, tidak pakai masker, tidak social distancing, tidak menyiapkan perangkat seperti tadi   cuci tangan , kalau dia berbentuk badan usaha khan, rumah makan segala macam, ini aku lihat  belum ada,” katanya.

Selain itu dalam perda ini ada diatur reward kepada mereka yang melaksanakan  protokol kesehatan.

“ Perda ini liding sektornya Pol PP  dan Dinas Kesehatan , BPBD,” katanya.

Dia mengakui perda tersebut sudah disahkan DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel dan kini masih di Biro Hukum Pemprov Sumsel.

“Rencana aku dalam beberapa hari ini mau aku panggil , sudah sejauh mano penomoran itu , kami minta tidak ke Mendagri lagi karena ini sifatnya penting seperti di Sumatera Barat tidak ke Mendagri lagi , jadi jalan pintas kita minta karena covid ini  sifatnya emergency jadi kita tidak minta kesitu lagi  kita minta disinilah,” katanya.

Selain itu dalam pembahasan pansus perda ini dua kali dirinya minta dihubungi ke Kemendagri  tapi Kemendagri tidak bisa menerima  , salah satu permintaannya  supaya Kemendagri memberikan kemudahan supaya tidak banyak evaluasi seperti perda-perda yang lain .

Sedangkan Anggota tim satgas Covid-19 Provinsi Sumsel,  Aufa Syahrizal Sarkomi membantah tudingan tersebut.

Dia  menilai Gubernur Sumsel dan jajaran sangat maksinal dalam melakukan pengawasan kasus covid-19 di Sumsel  termasuk tanggap dengan situasi dan kondisi dan cepat bertindak.

“ Contoh awal-awal  covid yang Jakarta belum siap, beliau (Gubernur Sumsel) sudah melangkah mempersiapkan  seperti wisma atlet dan segala macam khan, wisma atlet sudah berfungsi dengan  bagus, kemudian alhamdulilah tingkat kesembuhannya tinggi khan  dan Sumsel di katakan  masuk zona oranye, dan ada beberapa daerah lain yang zona merah kembali ke zona oranye, kemarin Palembang sempat balik zona merah  tapi cepat cepat teratasi dengan sikap-sikap tindakan  dan balik lagi zona oranye lagi,” katanya, Rabu (20/1).

Untuk wisma atlet apakah akan di buka kembali menjadi rumah sehat Covid-18 menurutnya bila memungkinkan bila rumah sakit tidak mampu lagi  seperti kemarin untuk menampung maka  wisma atlet standby.

Mengenai Peraturan Daerah (Perda)  tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, telah  mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Gubernur Sumsel, selanjutnya disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rapat Paripurna XX DPRD Sumsel , Jumat (4/12) lalu, menurutnya  perda itu sifatnya untuk mengantisifasi.

“ Kembali ke wisma atlet tadi, kalau memang kondisi covid ini  memang agak sulit dan semakin berkembang mungkin balik lagi , tindakan semula pemerintah segera mengantisipasi tetapi dengan harapan  dengan diberlakukan vaksin dan pak Gubernur sudah mengawali dan diikuti beberapa pejabat kemudian sekarang ini kepada tenaga medis ya… mudah-mudahan penyebaran akan berkurang,” kata Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sumsel ini.

Mengenai kondisi vaksin Covid-19 dia berharap vaksin ini  dapat bermanfaat dan tidak membahayakan.

“ Untuk tempat penyimpanan vaksin Covid-19 aman,” katanya.#osk