Proyek Penimbunan Lokasi Perkantoran Pemprov Sumsel di Keramasan Tak Capai Target

17

BP/DUDY OSKANDAR
MF Ridho

Palembang, BP

Proyek penimbunan bakal lokasi perkantoran PemprovSumatera Selatan (Sumsel)  di Kelurahan Keramasan, Kertapati ternyata tak mencapai target penyelesaian di akhir tahun lalu.

Sampai Desember 2020 yang lalu progres penimbunan baru mencapai 90 persen, tersisa 10 persen lagi yang harus diselesaikan hingga 50 hari ke depan dan dikenakan denda maksimal 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp145 milyar.

Baca:  "Pers Adalah Mitra Dewan"

“Ini sesuai dengan yang tertuang di dalam addendum yang telah disepakati antara Dinas PU Perkim Sumsel dengan pelaksana proyek penimbunan di lokasi perkantoran Pemprov Sumsel,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M.F.Ridho yang menyampaikan hasil rapat monitoring dan evaluasi proyek APBD Sumsel TA 2020, Kamis (21/1).

Menurutnya PU Perkim selaku instansi teknis yang bertanggungjawab atas penyelesaian proyek ini harus betul-betul men-stressing pelaksana proyek mengingat sedari awal memang pelaksanaan proyek ini sudah terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Baca:  Polda Sumsel Siap Amankan Hari Raya Waisak, Ops Aman Nusa II dan Ops Ketupat Musi 2020

Terlebih, pada tahun ini melalui APBD Sumsel lokasi perkantoran terpadu Pemprov Sumsel imi kembali dianggarkan dana sebesar Rp20 milyar untuk pengerjaan tiang pancang.

Mengenai kapan rencana pengerjaan kontruksi proyek perkantoran?  politisi Partai Demokrat ini mengaku hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Pemprov Sumsel, namun sebelum melaksanakan pembangunan Komisi IV menyarankan agar terlebih dulu belajar ke Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang membangun kantor  Pemprovnya dan kantor DPRD berdampingan tanpa menggunakan uang APBD tapi dibiayai pihak ketiga dalam hal ini PT Waskita Karya Persero Tbk (WSKT).#osk

Baca:  Update 17 Juni Covid-19 Sumsel: Positif 1.541 Orang , Sembuh 682 Orang , Meninggal 61 Orang