Home / Headline / DPD RI Tampung Aspirasi DPRD Tomohon Terkait Proses Perampingan Perda

DPD RI Tampung Aspirasi DPRD Tomohon Terkait Proses Perampingan Perda

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono

Jakarta,BP–Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima Delegasi DPRD Kota Tomohon Sulawesi Utara dalam rangka Konsultasi materi Perampingan dan Penyederhanaan Peraturan-Peraturan Daerah, di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).
DPD RI sebagai perwakilan daerah akan malakukan upaya menjalankan peran konstitusi dengan maksimal sesuai UUD NRI 1945 pasal 22D dan Undang-Undang MD3.
“Kerjasama legislasi antara DPD RI dan DPR RI semakin baik, proses inisiasi RUU terus dilakukan secara tripartit antara DPR, DPD dan Pemerintah. Berkaitan dengan Covid-19 yang terdampak adalah kesehatan dan ekonomi ketahanan pangan, kami juga mendorong semua permasalahan dengan rapat kerja bersama kementerian terkait dengan alat kelengkapan DPD RI,”ujar Nono dalam rapat konsultasi tersebut.
Senator Kaltara Marthin Billa menambahkan, melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI sudah menerima surat konsultasi yang menjadi pegangan menyangkut pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda di Indonesia. DPD RI akan merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden untuk menata ulang kebijakan penanganan Covid-19 secara komprehensif tersendiri agar daerah dapat menyusun perda disesuaikan penanganan Covid-19 di daerahnya. BULD juga sudah melakukan rapat kerja dengan Kementerian terkait dalam menyerap aspirasi, seberapa jauh daerah membuat perda terkait penanganan Covid-19 terutama terkait pemulihan ekonomi.
“Pelaksanaan evaluasi Ranperda dan Perda yang dilakukan DPD RI ini dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah. Terkait perampingan dan penyederhanaan kami beranggapan suatu peraturan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangan. Jadi peraturan tidak hanya konheren tapi harus taat asas, selain itu untuk meminimalisir terhadap perda bermasalah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya,” jelas Marthin.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tomohon James Kojongian membidangi pemerintahan, hukum dan HAM, menekankan Komisi I beberapa waktu lalu sempat mengikuti pidato presiden yang menghimbau daerah agar jangan terlalu banyak peraturan. Selain itu, aturan perda tidak menghambat program pusat dan membutuhkan fleksibilitas.
“Kami sebagai anggota DPRD perlu Perda yang mengatur daerah, tapi kami harus menyesuaikan dengan kondisi ini, kami harus seperti apa agar bisa merampingkan atau menyederhanakan,” jelas James.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tomohon Ladys Turang membidangi pertanian menjelaskan, di masa pandemi mempengaruhi semua aspek terutama ketahanan pangan. ini berpotensi ketersediaan dan stabilitas dan akses pangan di daerah, potensi krisis pangan ini cukup mengancam.
“Aspirasi kami DPD RI mampu mendorong pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah dan subsidi pupuk, terutama pertanian di Kota Tomohon secara nasional sulit mendapatkan pupuk subsidi, untuk menjaga ketahanan pangan saya kira pemerintah lebih memperhatikan kondisi pertanian di daerah,” oapsrnya.#duk