Home / Headline / PPUU DPD RI Akan Revisi UU 25/2009

PPUU DPD RI Akan Revisi UU 25/2009

Ketua PPUU DPD RI, Badikenita Br Sitepu dalam Rapat Kerja antara PPUU dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) Tjahjo Kumolo, Rabu (20/1).

Jakarta,BP–Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI akan menyusun RUU Perubahan atau Penggantian UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Perubahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem pelayanan publik berkualitas, cepat, dan mengutamakan kepuasan masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Secara kontekstual, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik besar kemungkinan untuk diubah atau bahkan diganti, karena secara implementatif belum menyelesaikan masalah pelayanan publik secara maksimal. Selain itu, perubahan UU juga dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan paradigma baru,” ucap Ketua PPUU DPD RI, Badikenita Br Sitepu dalam Rapat Kerja antara PPUU dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) Tjahjo Kumolo, Rabu (20/1).
Banyaknya laporan terkait pelaksanaan pelayanan publik, menunjukkan masih terdapat permasalahan di dalam sektor tersebut. Terkait Covid misalnya, Ombudsman Republik Indonesia sudah mengantongi lebih kurang 387 laporan. Belum lagi pelayanan publik seringkali dikatakan buruk dan sering melakukan maladministrasi.
“Laporan itu membuktikan masih terdapat celah penyimpangan peraturan perundang-undangan. Karena itu perlu melibatkan masyarakat berperan serta mengawasi kinerja administrator pemberi layanan publik, mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi bidang pelayanan publik,” jelas Senator dari Sumatera Utara ini.
Wakil Ketua PPUU DPD RI, Angelius Wake Kako, menilai, kondisi pelayanan publik masih ditemukan kelemahan. Salah satu tumpang tindih data, sehingga objek dari pelayanan tidak teridentifikasi, sehingga prinsip pelayanan publik tidak berjalan. Selain itu, pelayanan publik masih bersifat eksklusif. Berbagai arahan dari pemerintah tidak dapat diterjemahkan perangkat pemerintahan daerah secara baik, sehingga fungsi pelayanan publik tidak berjalan kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses komunikasi.
“Salah satu contohnya adalah program Rp2,4 juta dari pemerintah untuk UMKM. DPD banyak mendapat temuan, banyak pelaku UMKM yang tidak mendapat perlakuan itu. Setelah saya cek di dinas-dinas, ketidakseriusan birokrat menyosialisasikan dan menjembatani kepada orang kampung tidak berjalan,” kata Angelius senator dari NTT ini.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan upaya DPD RI mengubah UU 25/2009 tersebut sejalan dengan penyempurnaan UU tentang Pelayanan Publik sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh pemerintah. Penyempurnaan pelayanan publik merupakan salah satu visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan konsep reformasi birokrasi dengan pelayanan publik menjadi ujungnya.
“Apalagi UU Cipta Kerja sudah berlaku yang kuncinya memberikan kecepatan pelayanan publik yang menerima aspirasi masyarakat agar cepat menerima layanan birokrasi dari pemerintah lembaga, institusi, sampai pada tingkat kelurahan,” papar Tjahjo.#duk