Angka Covid-19 di Sumsel Tinggi, Pengawasan Kepala Daerah di Sumsel Dinilai Lemah

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menilai pengawasan penanganan Covid-19 di Provinsi Sumsel hingga kabupaten kota masih terlalu lemah.Akibatnya Sumsel termasuk zona merah dan tinggi untuk kasus Covid-19 secara nasional .

“ Lemah itu artinya seluruh stekholder ini hanya OPD tertentu yang menjalankan  amanah dari perda itu, ini khan harus sinergi  OPD dengan orang yang keluar masuk di Sumsel , ini beberapa daerah sudah menerapkan misalnya harus antigen, sedangkan di Sumatera Selatan ini tidak wajib antigen, ini artinya  ada kelemahan disitu,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel , Mgs Syaiful Padli, Rabu (20/1).

Walaupun demikian Perpres mengatur tentang pembatasan wilayah ini  menurutnya di pakai di sumsel  namun kenyataan Sumsel tidak terlalu fokus kesana.

 

“ Masih lemah pengawasan di Sumatera Selatan , seluruh provinsi dan kabupaten kota , Palembang ini khan zona merah tapi walikotanya  biasa-biasa saja, jangankan ingin merazia orang yang masuk sekarang mall penuh, orang mengadakan pesta  tidak ada dirazia, jadi masih lemah pengawasan kepala daerah di Sumatera Selatan ini terkait Covid ini,” kata politisi PKS ini.

Mengenai Peraturan Daerah (Perda)  tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, telah  mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Gubernur Sumsel, selanjutnya disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rapat Paripurna XX DPRD Sumsel , Jumat (4/12) lalu, pihaknya belum melihat perda tersebut sudah diregister atau belum di Kemendagri,  karena belum ada diregister   sehingga belum ada juknisnya melalui Pergubnya .

Sementara itu  Gerakan Masyarakat Lawan Corona [Gemass Lacona] menyoroti lambatnya  sikap pemerintah provinsi Sumsel terutama Gubernur Sumsel  dalam melakukan sosialisasi dan tidakan-tindakan yang dianggap perlu dalam penerapan perda tersebut.

“ Berkaitan dengan itu kami juga menilai hari ini jumlah penderita  covid yang semakin meningkat di Sumsel  dan munculnya tugas baru  yang harus di emban provinsi  Sumsel  terkait penanganan vaksinasi, kami melihat hari ini  Gubernur Sumsel  kurang serius  dan tidak berani melakukan  langkah-langkah cepat berkaitan dengan penanganan  covid di Sumsel,” kata Koordinator Gemass Lacona,  Andreas  OP, Rabu (20/1).

Menurutnya hal yang mendesak hari ini  adalah soal distribusi covid  di 18 kabupaten kota yang ada di Sumsel walaupun hari ini ada di Sumsel, walaupun ini dilakukan dua tahap  dan hari hari ini baru Palembang dan OKI yang sudah diberikan .

Berkaitan dengan itu muncul keperihatinan kami juga  soal anggaran biaya  yang mungkin dibebankan  kepada Pemerintah Provinsi  atau kota kabupaten berkaitan  dengan pembelian  vaksin yang kita tahu jumlah penduduk Sumsel ada 5,7 juta  yang harus dilakukan vaksinasi.

“ Apakah Gubernur juga sudah menyiapkan , memiliki pola  atau menyusun anggaran untuk  pemberian  vaksin berikutnya pada sesi yang berikutnya , kami juga menyoroti hari ini kami melihat di kota Palembang berkaitan dengan  penyebaran dan pembagian vaksin kami melihat di kota Palembang sendiri masih terhambat soal distribusi,” katanya.

Pihaknya melihat beberapa tempat di Palembang  menemukan di gudang-gudang milik pemerintah kota Palembang  vaksinasi tersebut  tidak segera di bagikan.

“ Karena kami mengetahui juga disana ada semacam alat yang di pakai  atau box yang digunakan untuk  mendistribusikan  vaksin tersebut  yang ini juga  sangat penting, ketika box ini tidak bisa di gunakan dengan baik dengan suhu  yang sudah ditentukan tentunya akan  menjadi persoalan baru mengenai  maksimalisasi vaksin itu sendiri  dan kami juga takut apakah pemerintah provinsi juga  sudah menyiapkan  langkah-langkah cadangan  berkaitan pendistribusian vaksin covid di kota dan kabupaten di Sumsel,” katanya.

Selain itu pihaknya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Palembang   terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) I dan  pelonggaran yang dilakukan Pemerintah kota Palembang , hari ini dinilainya belum maksimal.

“ Dan kami juga meminta Gubernur Sumsel  selaku pemegang mandat tertinggi di Sumsel untuk juga  berani mengusulkan dilakukan PSBB tahap III atau PSBB pengetatan dengan protokol yang sesuai dengan  prokes yang ada, karena kami melihat di PSBB I dan II di kota Palembang ini bukan PSBB tapi lebih kepada syarat prosedural, tidak ada penangkapan, tidak ada pengetatan dan masih  banyak  unit bisnis, masyarakat dan kegiatan masih berjalan dengan maksimal” katanya.

Sedangkan pihaknya harapkan di PSBB ke III ini Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi  pelopor dan menjadi salah satu contoh bahwa dengan diberikannya vaksin , artinya harus ada pengetatan  bukan cuma vaksin tapi masyarakat harus dibatasi.

“ Jadi kami mendorong juga  gubernur untuk  menerapkan  PSBB diseluruh kota kabupaten yang hari ini terindikasi  zona merah,” katanya.

Sedangkan Anggota tim satgas Covid-19 Provinsi Sumsel,  Aufa Syahrizal Sarkomi membantah tudingan tersebut.

Dia  menilai Gubernur Sumsel dan jajaran sangat maksinal dalam melakukan pengawasan kasus covid-19 di Sumsel  termasuk tanggap dengan situasi dan kondisi dan cepat bertindak.

“ Contoh awal-awal  covid yang Jakarta belum siap, beliau (Gubernur Sumsel) sudah melangkah mempersiapkan  seperti wisma atlet dan segala macam khan, wisma atlet sudah berfungsi dengan  bagus, kemudian alhamdulilah tingkat kesembuhannya tinggi khan  dan Sumsel di katakan  masuk zona oranye, dan ada beberapa daerah lain yang zona merah kembali ke zona oranye, kemarin Palembang sempat balik zona merah  tapi cepat cepat teratasi dengan sikap-sikap tindakan  dan balik lagi zona oranye lagi,” katanya, Rabu (20/1).

Untuk wisma atlet apakah akan di buka kembali menjadi rumah sehat Covid-18 menurutnya bila memungkinkan bila rumah sakit tidak mampu lagi  seperti kemarin untuk menampung maka  wisma atlet standby.

Mengenai Peraturan Daerah (Perda)  tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, telah  mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Gubernur Sumsel, selanjutnya disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rapat Paripurna XX DPRD Sumsel , Jumat (4/12) lalu, menurutnya  perda itu sifatnya untuk mengantisifasi.

“ Kembali ke wisma atlet tadi, kalau memang kondisi covid ini  memang agak sulit dan semakin berkembang mungkin balik lagi , tindakan semula pemerintah segera mengantisipasi tetapi dengan harapan  dengan diberlakukan vaksin dan pak Gubernur sudah mengawali dan diikuti beberapa pejabat kemudian sekarang ini kepada tenaga medis ya… mudah-mudahan penyebaran akan berkurang,” kata Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sumsel ini.

Mengenai kondisi vaksin Covid-19 dia berharap vaksin ini  dapat bermanfaat dan tidak membahayakan masyarakat.

“ Untuk tempat penyimpanan vaksin Covid-19 aman,” katanya.#osk