Mantan Ketua DPRD Muara Enim  Dihukum Lima Tahun Penjara

10

BP/IST
Sidang Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus secara virtual, Selasa (19/1).

Palembang, BP

 Haries HB, mantan Ketua DPRD, yang terlibat pada kasus dugaan perkara suap 16 paket proyek Kabupaten Muara Enim, akhirnya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Erma Suherti di ruang Sidang Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus secara virtual, Selasa (19/1).

Pada amar putusan tersebut, Erma juga menyebutkan bahwa selain hukuman penjara dan denda, terdakwa Haris HB diwajibkan membayar denda sebesar Rp3,1 miliar. Yang mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman satu tahun penjara.

Baca:  'Letakkan Semua pada Ketentuan Peraturan, Aturan Keuangan, Insya Allah Semuanya Akan Baik'

Dalam amar putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa Aries HB, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Terdakwa Aries HB, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar pasal 12 Undang-undang tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

“Dengan ini mengadili menjatuhkan pidana selama lima tahun penjara denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan, dan memawajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp3,1 miliar,” kata Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti, saat membacakan putusan.

Baca:  Pemerintah Kota Palembang Ditahun 1950

“Apabila satu bulan setelah dinyatakan inkrah, maka Jaksa KPK akan melakukan penyitaan terhadap harta dan benda terdakwa. Jika nilai harta benda tidak mencukupi uang pengganti, maka diganti dengan hukuman selama satu tahun,” tambahnya.

Mendengar putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Haries HB, Darmadi Jufri, menyatakan pihaknya masih akan melakukan konfirmasi kepada kliennya apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan banding.

 

Lebih lanjut, ia menyatakan apabila terdakwa Haris HB hendak mengajukan banding, maka pihaknya pun akan melaksanakannya. “Ada kemungkinana banding, namun kami masij mau berkoordinasi dulu satu sampai dua hari ini bagaimana keinginan klien kami,” tuturnya.

Baca:  Rektor UIN dan Dekan FISIP Soroti Deradikalisasi Beragama di Kalangan Mahasiswa

Diketahui, perkara suap fee 16 paket proyek senilai Rp 130 Milyar yang menjerat terdakwa Aries HB ini terkait dengan dana aspirasi DPRD di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2019.

Di dalam dakwaan Haries HB, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak berpolitik terdakwa untuk dipilih selama lima tahun.#osk