Mantan Kepala PUPR Muara Enim Divonis 4 Tahun

9


BP/IST
Terdakwa Ramlan Suryadi (Mantan Plt Kepala Dinas PUPR, Muara Enim akhirnya di vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan  Terkait sidang perkara dugaan suap Fee 16 paket Proyek Muara Enim, akhirnya tim majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Selasa (19/1).

Palembang, BP

Terdakwa Ramlan Suryadi (Mantan Plt Kepala Dinas PUPR, Muara Enim akhirnya di vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan  Terkait sidang perkara dugaan suap Fee 16 paket Proyek Muara Enim, akhirnya tim majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor, Selasa (19/1).

Bukan hanya hukuman  kurungan beserta denda, majelis hakim pun menghukum terdakwa Ramlan Suryadi dengan uang pengganti sebesar Rp 1 Miliar 102 Juta.

Baca:  Kodim 0418/Palembang Gelar Tradisi Pisah Sambut Komandan Kodim

“Dengan ini menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, dengan ini mengadili menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan, dan memwajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1 miliar, 102 juta, apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti yang dimaksud, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,”  kata ketua majelis hakim Erma Suharti SH MH saat membacakan putusan.

Baca:  Palembang Siap Laksanakan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, menuntut terdakwa Ramlan Suryadi dengan pidana selama 5 tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan oleh JPU KPK secara bergantian dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang, yang diketuai Erma Suhartini SH MH, pada sidang Selasa (29/12/2020) lalu.

Diketahui, perkara suap fee 16 paket proyek senilai Rp 130 Miliar yang menjerat Ramlan Suryadi terkait dengan dana aspirasi DPRD di dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2019.

Baca:  Tujuh Kali Cabuli Remaja Pria, Kakek di Palembang Ditangkap

Didalam dakwaan Ramlan Suryadi, melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak berpolitik terdakwa untuk dipilih selama 5 tahun.#osk