Ketua MPR: Kehadiran PPHN Penting

11

Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, menghadapi globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia sangat memerlukan satu pedoman yang menjamin keberlangsungan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Oleh sebab itu, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana direkomendasikan MPR RI 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR RI 2019-2024.
“Keberadaan PPHN juga untuk memastikan pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual. Sehingga menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral,” ujar Bamsoet saat melantik anggota MPR RI antar waktu Bimantoro Wiyono, di Jakarta, Senin (18/1).
Menurut Bamsoet, tekad mewujudkan gagasan menghadirkan PPHN sangat penting, mengingat tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dengan PPHN, maka calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan menyusun visi, misi, dan program pembangunan sesuai dengan PPHN.
“Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” jelas Bamsoet.
Dikatakan, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan saat kampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan tidak hanya ketidaksinambungan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikut.
“Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara pusat dan daerah, antara satu daerah dengan daerah lainnya,” tutur mantan Ketua DPR tersebut.
Ditambahkan, jika situasi ini dibiarkan berlanjut, apalagi Indonesia menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, yang terjadi bukan hanya inefisiensi anggaran dan sumber daya pembangunan nasional lain. Tetapi berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa. Yang pada akhirnya akan mengancam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
” Karenanya, kehadiran PPHN sangat diperlukan sebagai pengikat pola pembangunan dari pusat hingga daerah, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya,”papar Bamsoet.#duk