DPD RI Dukung Upaya Pemerintah Seimbangkan Pembangunan KTI

13

Nono Sampono

Pulau Bidadari, BP–Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mendukung upaya pemerintah Indonesia menciptakan keseimbangan pembangunan antar kawasan, serta melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Ada dua hal yang diharapkan DPD RI untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan KTI Sub Wilayah II ini antara lain melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dan keberlanjutan Otonomi Khusus Papua,”ujar Nono di Pulau Bidadari, Sabtu (16/1).
Menurut Nono, pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan memiliki poin terpenting yakni mendorong komitmen pemerintah untuk memperhatikan daerah kepulauan. RUU juga perlu merumuskan penambahan kewenangan Pemerintah Daerah Kepulauan agar dapat menggerakkan roda pemerintahan lebih cepat, efektif dan efisien.
“Tujuan pembentukan RUU ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian Pemerintah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi bahari seperti pulau, laut dan pesisir,”katanya.
Dikatakan, Papua yang juga memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan Indonesia pada umumnya dan KTI khususnya.
Senator asal Maluku ini menambahkan, keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang proses berdirinya NKRI.
“Pemberlakuan kebijakan Otonomi khusus (Otsus) bagi Papua diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan pada berbagai bidang di Papua sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Mengingat secara geografis dan politis wilayah Papua masih tertinggal,”jelas Nono.
Otsus bagi Provinsi Papua lanjut Nono, pada dasarnya kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia,” tegasnya.
Senator asal Sulawesi Utara Djafar Alkatiri menambahkan beberapa isu di sub wilayah timur II antara lain tentang eksistensi KTI, perlu revisi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, karena desa ini melekat sekali pada daerah.
“Kita tahu Kawasan Timur Indonesia desa nya cukup banyak, ada 83.931 desa seluruh Indonesia dan sebagian besar di wilayah timur. Karena itu lah kenapa Undang-Undang desa ini dilakukan revisi, dikarenakan Undang-Undang ini banyak memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan pembangunan dengan cara lokal dan partisipatif,”papar DjafarDjafar.#duk