Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-25

DPD RI Dukung Prolegnas Prioritas Tahun 2021

Jakarta, BP–Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Badikenuta Br Sitepu mendukung Prolegnas Prioritas Tahun 2021 yang lebih rasional. “Rasionalitas tersebut dengan mempertimbangkan keterbatasan kondisi dalam pembahasan RUU sebagai akibat pandemi,” ujar Badikenita dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislatif DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM untuk Pengambilan Keputusan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di Ruang Rapat Badan Legislasi, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (14/1).
Menurut Badikenita, dari beberapa RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, ada RUU yang sebenarnya DPD telah menyusun dan menyiapkan NA dan draf RUU, antara lain RUU tentang Perubahan UU Pemilu, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Perubahan UU Penanggulangan Bencana, RUU tentang Perubahan UU Sistem Keolahragaan Nasional, RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Perubahan UU Otsus Papua, RUU tentang Perubahan UU Narkotika, dan RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. “Terkait pembahasan RUU tersebut, DPD akan berkomitmen membantu dan terlibat penuh dalam penyusunan dan pembahasan RUU tersebut,” kata Badikenita .
Dia berharap RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, diharapkan segera dibahas di Pansus yang telah dibentuk. “Afirmasi kebijakan bagi pembangunan daerah kepulauan ini, sangat diharapkan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan yang tidak bisa disamakan dengan kebijakan pembangunan bagi daerah daratan,”jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan apresiasi terkait RUU tentang BUM Desa yang banyak mendapatkan dukungan politik dari fraksi-fraksi. “Mudah-mudahan dengan kesepahaman bersama tentang pentingnya RUU BUM Desa ini, pembahasan tingkat I untuk RUU ini dapat segera ditindaklanjuti dan kebijakan mengenai BUM Desa, dapat mendorong bagi kemajuan desa dalam mengoptimalkan potensi desanya masing-masing dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa,” paparnya.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, secara keseluruhan pandangan fraksi menyetujui dengan berbagai catatan. “Rata-rata prinispnya pandangan berbagai fraksi menyetujui Prolegnas namun dengan catatan penting, seperti materi substansi akan dibicarakan pada pembahasan berikutnya,” tuturnya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga menyetujui Prolegnas Prioitas Tahun 2021. “Kami berharap dapat terus bersinergi demi RUU yang berkualitas,” paparnya.#duk

Baca:  Aziz Sjamsudin: DPR dan Pemerintah Sepakat Untuk Penguatan Kejaksaan
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...