Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Komisi V DPRD Sumsel Temukan Ketidakberesan di PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI)

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis

Palembang, BP

Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli dan sejumlah anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (13/1) melakukan kunjungan ke  PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI)  untuk pembangunan PLTU Sumsel 1  di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim.

Kunjungan tersebut menindaklanjuti ketidakberesan di perusahaan tersebut berdasarkan laporan warga dan pemberitaan media lokal beberapa bulan lalu.

“ Ada beberapa hal yang kita pertanyakan  sesuai dengan berita yang dilansir sejumlah media lokal beberapa bulan lalu seperti tenaga kerja yaitu Tenaga Kerja Asing (TKA). Dari data yang kita punya , dari data yang ada di Disnaker, itu datanya berbeda, dari sana kita dapat informasi dari manager HRDnya  TKA ada kurang lebih 130 orang, walaupun TKA ini ada yang pulang  ada segala macam itu persoalan lain , ternyata data  di Disnaker PT itu  TKA hanya 9 orang terdiri 7 laki-laki dan sisanya perempuan itu data per Desember 2020,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/1).

Menurutnya kalau sampai yang di laporkan hanya ada 9 TKA ke Disnaker, artinya perusahaan ini tidak bisa dikenakan tanggungjawab mengupah  dengan Upah Minimun Regional (UMR) karena perusahaan kalau pegawainya dibawah 10 orang tergolong UMKM .

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

“ Logikanya dimana perusahaan besar  masuk di UMKM, tidak sesuai, perusahaan itu menjual listrik ke PLN,” katanya.

Pihaknya juga mempertanyakan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang itu dimana ada sekitar Tenaga Kerja Indoensia (TKI) ada sekitar 150 orang lebih , baru 24 orang  yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan.

“ Itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan langsung bahwa mereka datanya ada di BPJS Ketenagakerjaan  , baru 24 orang , itu juga kita cek,” katanya.

Selain itu izin visa TKA masuk Sumsel menurutnya menggunakan visa apa, apakah izin kerja, atau  izin turis.

“ Keseluruhan ini kita minta lengkapi, karena datanya akan kita cross cek, artinya  kita tidak melarang , mencegah orang berinvestasi, tapi kalau masuk di Republik ini ya harus mengikuti aturan republik ini,” katanya.

Parahnya menurutnya luas lahan ke  PT Shenhua Guohuan Lion Power Indonesia (SGLPI)  kurang lebih 123 hektar -128 hektar  dan itu sudah bersertifikat di BPN.

“ Tinggal pertanyaannya  boleh tidak , walaupun itu atas nama perusahaan tanahnya itu , pertanyaan aku boleh tidak perusahaan asing menguasai lahan dan befrsertifikat sampai 128 hektar ,”katanya.Selain itu izin amdal perusahaan tersebut baru keluar.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

Pihaknya juga mempertimbangkan akan menurunkan tim gabungan mengecek langsung perusahaan tersebut.

“ Makanya data-data itu akan kita cross cek dulu, “ katanya.

Sedangkan Humas  PT SGLPI, Heri DA saat melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumsel , Rabu (7/10/2020)  lalu di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel menjelaskan kalau pihaknya mendatangkan tenaga kerja asing sesuai aturan yang ada dengan izin tenaga kerja.

“ Sejak tahun 2016 setelah menandatangani  kontrak PMA dengan PLN pusat di rencanakan dalam 4 tahun  PLTU itu sudah terbangun namun  dari 2016 sampai sekarang masih mengalami kendala-kendala dan proyek dimulai mulai september  2019 .

Dari September 2019 sampai Januari 2020 terjadi masalah lagi adanya  pandemi covid-19  sehingga sejak Februari 2020 PLTU ini dihentikan hanya perkerjaaan sedikit hanya perbaikan –perbaikan.

“ 14 September 2020 kami mencoba memulai lagi namun sebelum tanggal 14 September 2020  kami sudah melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah daerah termasuk Kepala Desa dan Camat ,” katanya.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

Terkait masalah yang  dihadapi perusahaan ini dari tahun 2016 sampai 2019 itu masalah internal. Saat masa pandemi Covid-19 pihaknya ada mengurangi tenaga kerja lokal dan asing.

“ Dengan adanya isu-isu yang menimpa kami, kami sudah mengklarifikasi dengan pihak pemermintah daerah soal penambahan tenaga kerja asing saat ini mereka menyambut dengan pihak baik dan masyarakat bisa menjadi tenaga kerja lokal di PLTU kamu,” katanya.

Saat kejadian tenaga kerja asing datang pihaknya sudah sampaikan pihak terkait dan memang kesalahan kami  tidak boleh datang malam hari  , namun dengan kejadian itu  pihaknya segera klarifikasi dengan pihak camat dan pihak camat melihat administrasi dari 38 orang tenaga kerja asing itu .

“ Kami juga berkoordasi dengan Polres Muaraenim dan kami sudah dipanggil bupati disitu ada pihak Imigrasi dan memang dokumen kami sudah lengkap dan sah, jadi tidak ada masalah lagi, kami juga ditegur bupati dimana sebelum kedatangan tenaga kerja asing  dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten, itu kami terima untuk perbaikan kedepan,”katanya.#osk

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...