Komisi V DPRD Sumsel Pertanyakan Efektivitas SE Gubernur Sumsel Soal Belajar Daring

15

BP/IST
Ketua KomisiV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Susanto Adjis

Palembang, BP

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  menerbitkan Surat Edaran  (SE) yang ditandatangani Gubernur Sumsel H Herman Deru Nomor 420/12553/Disdik.SS/2020 yang isinya mengimbau penundaan belajar tatap muka berlaku untuk semua satuan pendidikan dan mengalihkanya lagi ke pembelajaran jarak jauh. SE tersebut diterbitkan dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 meski sebelumnya dinas pendidikan wilayah tersebut sempat meminta sekolah bersiap-siap untuk membuka kembali.

Baca:  Ketua DPRD Sumsel Bersyukur Pelaksanaan Pemungutan Suara Berjalan Kondusif

Namun pihak Komisi V DPRD Sumsel mempertanyakan efektivitas Surat Edaran Gubernur tersebut

“Soal Surat Edaran itu efektif tapi ada beberapa yang menurut aku  juga harus di koreksi ,” kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, Rabu (13/1).

Politisi PDIP ini mencontohkan soal standarisasi daring itu apa, karena menurutnya setiap sekolah akhirnya berimprovisasi masing-masing soal daring.

Baca:  Kapolda Sumsel Terima Tim Supervisi Penelitian STIK dan SOPS Polri

“ Maunya kita  itu ada standar yang sama, bagaimana langkahnya , kita harus melakukan pelatihan seluruh SMU dan SMK yang harus dilibatkan dalam proses daring itu  yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi , makanya kedepan kita akan mengusulkan itu  harus ada pelatihan ,” katanya.

Menurutnya tanpa adanya pelatihan  tidak ada standarisasi, kalau standarisasinya berbeda-beda tentu tolak ukurnya apa.

Baca:  “Mari Kita Sayangi Orang Tua Kita”

“ Kita tidak bisa menutup mata, ada  beberapa hal juga yang harus kita koreksi agar kedepannya  jauh lebih baik,” katanya.

Apalagi dilihatnya sekolah negeri yang siap untuk pembelajaran daring sedangkan sekolah swasta dia nilai belum siap.

“Pasti ada evaluasi,” katanya.#osk