Ultimate magazine theme for WordPress.

Anggaran Kesehatan 5,12 Persen di APBD Sumsel TA 2021, Komisi V DPRD Sumsel Pertanyakan Penambahannya di Bangub

BP/DUDY OSKANDAR
Susanto Adjis

Palembang, BP

Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021, ada tiga catatan yang menjadi stresing Kemendagri, yaitu hibah dan Bantuan Sosial (Basos), Anggaran Kesehatan yang hanya 5, 12 persen dan keterlambatan pembahasan APBD.

Khusus anggaran kesehatan Sumsel di APBD TA 2021 yang hanya 5.12 persen yang janji pihak Pemprov Sumsel akan ditambahkan melalui Bantuan Gubernur (Bangub), Komisi V DPRD Sumsel mempertanyakan bentuk bantuan dan mekanismenya kedepan.

“ Tinggal kita tunggu tehnis , bentuk bantuannya  apa, mekanismenya bagaimana , karena jujur saja ketika kita mempertanyakan anggaran kesehatan dan kependidikan itu khan ada persepsi yang masih berbeda tentang itu,  cara menghitungnya,” kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis, Selasa (12/1) .

Baca Juga:  9 Fraksi DPRD Sumsel Apresiasi Raperda Perubahan APBD Sumsel 2018

Menurut politisi PDIP ini dalam APBD Sumsel selain fungsi kesehatan juga dihitung ada fungsi pendidikan. tapi ada yang menghitungnya secara global, begitu  juga dengan anggaran kesehatan.

“ Tidak ada sangsi  dalam evaluasi APBD 2021 kemarin jika anggaran kesehatan tidak mencapai 10 persen, hanya jadi catatan, ketika dana kesehatan dihitung dari bantuan gubernur itu, kita mau lihat mekanismenya bagaimana , yang dibantu ada,” katanya.

Baca Juga:  Nasib Warga Griya Alam Sejahtera Belum Jelas, DPRD Sumsel Minta Segera di Selesaikan  

Karena anggaran kesehatan tersebut menurutnya nantinya akan masuk keseluruh OPD dan bukan hanya di Dinas Kesehatan saja nantinya.

“ Bentuknya bagaimana, mekanismenya bagaimana ,” katanya.

Sedangkan sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumsel M Oktafiansyah ST MM mengatakan , berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Sumsel TA 2021 ada tiga hal menjadi catatan yaitu  soal dana hibah  yang dikembalikan kepada OPD masing-masing dan bentuknya barang bukan uang.

“ Kedua masalah keterlambatan pembahasan anggaran, kita harapkan  kedepan jangan terlambat karena  menurut undang-undang pengajuan dari pihak eksekutif itu  paling lambat bulan Juli sudah masuk ke DPRD ada stresing Mendagri kedepan jangan sampai  terjadi  keterlambatan,” kata anggota DPRD Provinsi Sumsel dari  Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan kota Pagaralam ini.

Baca Juga:  Lima Pansus DPRD Sumsel Sepakat Tujuh Raperda Jadi Perda

Dan ketiga masalah anggaran kesehatan yang tidak sampai 10 persen atau diangka 5,12 persen.

“ Tapi jawaban dari pihak eksekutif  tadi itu ditambahkan di bangub untuk menutupi angka 5 persen tadi,” katanya.#osk

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...