Penyerahan SK Hutan Sosial dan Adat Harus Jalan Keluar Penciptaan Lapangan Kerja

11

Jakarta, BP–Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Hutan Sosial, Adat dan Tanah Obyek Reforma Agraria, di Istana Negara, Kamis (7/1).
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, lahan harus dimanfaatkan.
“Penyerahan SK Hutan Sosial, Adat dan Tanah Obyek Reforma Agraria adalah bentuk kepedulian pemerintah. Namun, pemerintah harus mengawal agar program ini berdampak positif buat masyarakat,” tuturnya.
Dijelaskan, tanah yang diserahkan harus diterima petani dan menjadi jalan keluar bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Jika tanah sampai ke petani, harus ditanam tanaman produktif dan berimbas buat perekonomian masyarakat sekitar lahan.
Dia juga berharap pemerintah menyiapkan mekanisme permodalan untuk membantu masyarakat sekitar tanah tersebut agar tanah tersebut produktif. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme permodalan, melalui KUR atau mekanisme lain yang tidak memberatkan masyarakat.
Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan, sejak 5 tahun terakhir pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset. Karena terkait kemiskinan, ketimpangan ekonomi di pedesaan dan sekitar kita.
Menurutnya, redistribusi aset menjadi jawaban atas banyaknya sengketa agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan, atau masyarakat dengan pemerintah.
“SK yang diserahkan Presiden dalam kegiatan ini meliputi 2.939 SK perhutanan sosial di seluruh INdonesia, meliputi lahan seluas 3.442.000 ha dan diharapkan bermanfaat bagi 651.000 KK.
Presiden juga membagikan 35 SK hutan adat seluas 37.500 Ha, dan 58 SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 72.000 ha di 17 Provinsi,” paparnya.#duk