Ultimate magazine theme for WordPress.

Soal Kelangkaan Tempe, Wakil Ketua MPR RI Minta Pemerintah Intervensi Pasar

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menje laskan, kenaikan harga kedelai masalah klasik namun tidak sulit diselesaikan pemerintah.
Aksi demo dari pelaku UMKM tahu tempe karena merupakan salah satu makanan terbanyak di konsumsi bergizi tinggi, murah, dan mudah diakses masyarakat.. “Aksi mogok karena kenaikan harga bahan baku berbuntut pada masyarakat yang menjadikan konsumen tahu tempe sehingga pemerintah harus hadir menjembatani persoalan ini,” ujar Syarief.
Menurut Syarief harga kedelai melonjak tajam dari Rp.7.200 menjadi Rp.9.200 perkg. “Kenaikan ini harus diintervensi Pemerintah sehingga pengrajin tahu tempe UMKM tetap berproduksi dengan harga stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” tuturnya
Dikatakan, penyebab utama masalah klasik ini belum tercapainya swasembada pangan. Namun masalah penting lain menjaga harga stabil dan bagaimana pemerintah menjaga supply dan demand kedelei sekalipun masih tergantung pada impor. Saat sekarang pemerintah harus membuka kran Import kedelei harus dibuka dan diberikan kepada koperasi,asosiasi tempe dan tahu bukan hanya kepada pedagang besar yg menguasai pasar,” jelas Syarief.
Berdasarkan data pada (5/1), kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,8 juta ton. Alokasinya, 70% untuk tempe, 20% untuk tahu, sisanya untuk bahan kecap. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai itu, Indonesia harus impor hingga 2,5 juta ton yang sebagian besar dari Amerika Serikat dan Kanada.
Kementan kata dia, harus kembali menggiatkan program swasembada pangan, khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak. “Apabila kita swasembada pangan maka kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga pangan, seperti kedelai.” tegas Syarief.
Dia mendorong pemerintah segera membuat rencana strategis tersebut. Harus membuat pemetaan berapa ratus hektar lahan pembibitan dan penanaman kedelai sesuai jumlah kebutuhan pasar, hingga aspek teknis lain sehingga persoalan kedelai tidak muncul kembali dan tidak meresahkan masyarakat dan pelaku usaha UMKM.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...