Ketua PN Palembang Larang Wartawan Meliput

12

BP/IST
Kantor PN Palembang

Palembang, BP

Tindakan Ketua PN Klas 1A Palembang Bombongan Silaban SH LLM yang melarang mengambil foto atau gambar kepada wartawan hendak meliput sidang perkara kepemilikan 4 kg Sabu dan 21 butir ekstasi di PN Klas 1A Khusus Palembang, terkesan menghalangi kebebasan pers, Selasa (5/1).

Dalam persidangan virtual, Bombongan bertindak sebagai hakim ketua, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari JPU Kejari Palembang. Kepada wartawan, dia mengatakan larangan mengambil foto dan gambar itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Baca:  JokoWidodo Bakal Merumput Bareng Ronaldindho dan Alex Noerdin

Bahkan wartawan sempat didatangi salah satu panitera saat hendak merekam proses persidangan dan meminta agar tidak mengambil gambar dan menyuruh keluar dari ruang sidang.

Mohon maaf kepada awak media sebagaimana surat edaran berlaku tata tertib larangan mengambil gambar atau semacamnya selama jalannya persidangan,” kata Bongbongan sebelum memulai sidang, Selasa (5/1).

Dia kembali mengatakan, larangan itu sudah berlaku sejak hari ini dan terkesan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Mengenai teknis pengambilan foto dan gambar diperbolehkan selama 10 menit sebelum dimulai sidang. “Pada saat sidang sudah berjalan tidak diperbolehkan lagi mengambil gambar apapun agenda sidangnya,” katanya.

Baca:  Palembang Zona Merah, Akhir Tahun Jangan Timbulkan Klaster Baru

Dalam ruang sidang berbeda dengan agenda pemeriksaan saksi perkara KPK dugaan korupsi yang menjerat Wabup OKU Johan Anuar terlihat masih memperbolehkan untuk mengambil gambar sidang.

Salah satu wartawan TVRI Tajedi Busnan yang biasa meliput jalannya sidang, merasa kecewa atas larangan mengambil gambar saat sidang.

“Sedangkan dipantau sama media saja banyak persidangan yang diduga siluman, apalagi tidak diizinkan seperti ini, disinyalir akan memperparah mafia peradilan,” katanya.

Baca:  Pemkot Palembang Harus Perhatikan Pendidikan Di Pesantren Selama Masa Covid-19

Masih menurutnya, pelarangan itu seperti telah mengangkangi UU Kebebasan Pers dalam memberikan informasi. Dimana SEMA lebih tinggi daripada undang-undang. Dalam hal ini masyarakatlah juga yang dirugikan, karena informasi terutama di bidang peradilan telah dibatasi.#osk