Kemendagri Tinggalkan Tiga Catatan Untuk APBD Sumsel TA 2021

27

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana rapat penyampaian dan pembahasan penyempuranaan hasil evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  APBD Sumsel TA 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel (Rapergub) tentang penjabaran APBD Sumsel  TA 2021  yang sudah di evaluasi Kemendagri  No 903-4875 tanggal 30 Desember 2020 di ruang banggar DPRD Sumsel, Senin (4/1).

Palembang, BP

Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021, ada tiga catatan yang menjadi stresing Kemendagri, yaitu hibah dan Bantuan Sosial (Basos), Anggaran Kesehatan yang hanya 5, 12 persen dan keterlambatan pembahasan APBD.

 

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati menilai hasil evaluasi Kemendagri  terhadap APBD Sumsel tahun TA 2021 secaraa prinsip tidak ada yang dilarang sehingga tidak ada alasan untuk menunda melakukan evaluasi.

“ Dengan evaluasi ini kita berharap  Perda segera bisa  di jalankan sehingga program-program 2021  segera dapat dijalankan juga ,” katanya dalam rapat penyampaian dan pembahasan penyempuranaan hasil evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  APBD Sumsel TA 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel (Rapergub) tentang penjabaran APBD Sumsel  TA 2021  yang sudah di evaluasi Kemendagri  No 903-4875 tanggal 30 Desember 2020 di ruang banggar DPRD Sumsel, Senin (4/1).

Politisi Partai Golkar ini juga  menjelaskan didalam pembahasan ini ada yang harus mendapatkan  perhatian  yaitu Sumsel dianggap lambat dalam persetujuan APBD.

“Kita berharap ketua TAPD dan jajaran  untuk di APBD perubahan maupun  induk kedepan jangan terulang  lagi, kita sesuai dengan aturan  nanti APBD perubahan  dimasukkan paling lambat di  bulan Juli dan APBD Induk di masukkan paling lambat di bulan  September, kita diberikan waktu 90   hari tetapi kalau paling lambat, sehingga kita bisa tepat waktu kalau bisa sebelum  30 November hal itu sudah bisa  disahkan untuk dilakukan evaluasi agar seperti di bulan ini saya yakin dan percaya  pak Muklis sebagai Ketua BPKAD harus bagaimana caranya bersama pak Sekda gaji pegawai harus bisa terbayar  walaupun masih pakai perkada dan kegiatan lain belum bisa di jalankan karena perkadanya belum ada  ini catatan yang harus kita sikapi betul-betul,” kata Anita

Baca:  Sidang Paripurna DPRD Sumsel Dengarkan  Pidato Kenegaraan HUT RI ke-75  Berjalan Khidmat

Mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini berharap  APBD perubahan 2021 sampai  2024  semuanya berjalan tepat waktu dan berharap mendapatkan reward sebelum 30 November dari pemerintah pusat.

“ Sepintas saya sudah melihat  apa yang kita programkan  ini  semuanya bahasanya dapat di anggarkan, hanya ada masalah  yang kemarin  kita agak bahas  di akhir pembahasan tentang memasukkan dana hibah dan bansos  itu dalam evaluasi sudah mendapatkan penjelasan dari Kementrian Dalam Negeri dimana alokasi belanja hibah dan bansos  yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan masing-masing SKPD, artinya  seperti kemarin ada hibah  kepada FKUB, hibah kepada lain-lain yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah masuk ke OPD yang bersangkutan anggarannya, tetapi hibah kepada yang bukan kewenangan pemerintah daerah  seperti  hibah ke Kodam, Polda dan lain sebagainya itu masuk di anggaran Sekretariat Daerah,” katanya.

Dengan demikian menurutnya struktur anggaran pasti berubah tetapi tidak sama dengan yang disampaikan oleh TAPD pada waktu sebelum pengesahan .

“Seperti kemarin hibah Polda masuknya  ke Perkim tetapi sekarang masuk ke Sekretariat Daerah begitu juga yag lain-lain , nanti mungkin tugas pak Muklis  untuk menyampaikan perincian yang masuk ke OPD sekian, masuk ke OPD ini sekian agar kita sama-sama bisa mengetahui dan menjalankan evaluasi Kemendagri ini ,” katanya.

Baca:  PKPI Siap Jaga Zero Konflik di Sumsel

Untuk hibah menurut Anita, untuk Komisi III DPRD Sumsel tidak lagi memverifiaksi karena hibah itu ke OPD prosesnya.

“ Yang lain secara garis besar tidak ada permasalahan , semuanya bahasanya dapat dianggarkan  hanya nanti prakteknya , peran BPKAD selama ini peran Komisi III  sebagai penyalur hibah bansos  apakah Komisi III atau BPKAD masih  punya kewenangan itu untuk kegiatan ,” katanya.

Selain itu menurut Anita alokasi  kesehatan belum memenuhi 10 persen , ini harus menjadi perhatian.

Sedangkan anggota Banggar DPRD Sumsel M Oktafiansyah ST MM mengatakan , berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Sumsel TA 2021 ada tiga hal menjadi catatan yaitu  soal dana hibah  yang dikembalikan kepada OPD masing-masing dan bentuknya barang bukan uang.

“ Kedua masalah keterlambatan pembahasan anggaran, kita harapkan  kedepan jangan terlambat karena  menurut undang-undang pengajuan dari pihak eksekutif itu  paling lambat bulan Juli sudah masuk ke DPRD ada stresing Mendagri kedepan jangan sampai  terjadi  keterlambatan,” kata anggota DPRD Provinsi Sumsel dari  Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan kota Pagaralam ini.

Dan ketiga masalah anggaran kesehatan yang tidak sampai 10 persen atau diangka 5,12 persen.

“ Tapi jawaban dari pihak eksekutif  tadi itu ditambahkan di bangub untuk menutupi angka 5 persen tadi,” katanya.

Baca:  Pajak Sepeda Tak Bisa Diterapkan di Palembang, Ini Alasannya

Sedangkan Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Sumsel H Nasrun Umar  menilai  sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No  050-3708  tahun 2020    tentang hasil verifikasi  dan validasi  pemutahiran klasifikasi , kodifikasi dan nomenklatur rencana pembangunan  dan keuangan daerah hasil eveluasi dari Kemendagri dapat di bahas  bersama TAPD  Provinsi Sumsel dan banggar DPRD .

“ Untuk selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dapat di sampaikan kepada  Kepala Keuangan dan Aset  Daerah Provinsi Sumsel, demikian yang dapat kami sampaikan  kiranya dapat di bahas  bersama dan dapat menjadi peraturan daerah,” katanya.

Berdasarkan KUA PPAS yang telah ditandatangani bersama Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumsel, maka Raperda tentang APBD Prov.Sumsel TA 2021 ditetapkan sebesar Rp. 10.831.506.013.692,70 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.501.287.288,00 atau 0,46% dari APBD TA 2020 sebesar Rp. 10.782.004.726.404,70 dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Pendapatan :
Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp.10.205.021.421.649,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.280.139.328.550,25 atau 2,82% jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.924.882.093.098,75.

B. Belanja :
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.10.729.096.013.692,70 mengalami peningkatan sebesar Rp.66.206.188.840,00 atau 0,62% jika dibandingkan dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.662.889.824.852,70.

C. Pembiayaan Daerah:
1) Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 Rp.626.484.592.043,70 menurun sebesar Rp.230.638.041.262,25 atau 26,91% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 857.122.633.305,95.

2) Pengeluaran PembiyaanTahun Anggaran 2021 Rp. 102.410.000.000,00 menurun sebesar Rp.16.704.901.552,00 atau 14,02% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.119.114.901.552,00.#osk