Pemerintah Larang FPI, Situasi Sumsel Kondusif

5

BP/DUDY OSKANDAR
Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan SIK SH MH saat menyampaikan Analisa dan Evaluasi Tahun 2020 Polda Sumsel, Rabu (30/12) sore

Palembang, BP

Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam (FPI) untuk menjalankan aktivitasnya baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa. Pelarangan tersebut karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan hingga detik ini belum diberikan perpanjangan. Pasca pelarangan tersebut situasi di Sumsel tetap kondusif.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan SIK SH MH saat menyampaikan Analisa dan Evaluasi Tahun 2020 Polda Sumsel, Rabu (30/12) sore mengatakan, sampai saat ini kondisi di Sumsel kondusif.

“Kita senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah kita kawal semuanya ,” katanya.

Baca:  Polda Sumsel Terima Hibah/Pinjam Pakai 10 Unit Ranmor Dari Pemkab Muaraenim

Menurutnya , Indonesia ini adalah negara kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri , negara yang sah.

“Berdiri suatu pemerintahan yang sah  ada rakyat yang berdaulat, ada wilayah , nah itu kita tetap tegakkan semua,” katanya.

Sebelumnya Menteri Koorndinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, aktivitas yang selama ini dilakukan FPI telah meresahkan. Kegiatan mereka juga melanggar ketertiban dan keamanan.

“FPI melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum,” kata Mahfud dalam konfrensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).

Mahfud menegaskan, FPI kerap melakukan sweeping dan aktivitas lainnya yang meresahkan masyarakat. Padahal sudah ada aparat keamanan yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat.

Baca:  KOPZIPS Ucapkan Tahniah Atas Gelar Doktor Kehormatan Doktor Honoris Causa KH. Afifuddin Muhajir

“Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, FPI tak lagi punya izin sebagai ormas. Hal itu karena FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas dan organisasi.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Sebab, FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.

Baca:  Apel Gelar Pasukan Power On Hand Kapolda Personel Satbrimob Polda Sumsel.

“Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” katanya.

Mahfud meminta kepada aparat kepolisian untuk mencegah jika nantinya ada aktivitas ormas ataupun organisasi yang mengatasnamakan FPI. “Kepada aparat-aparat Pusat dan Daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini,” katanya.#osk