Ultimate magazine theme for WordPress.

Andreas OP : Masyarakat Mulai Abai Terhadap Prokes, Palembang Masuk Zona Merah

BP/IST
Andreas OP selaku ketua GEMASS LACONA

Palembang, BP

Kasus Covid 19 masih  cukup tinggi di kota Palembang , Kini di beberapa negara telah muncul varian baru akibat cepatnya mutasi virus ini.

Gerakan Masyarakat Lawan Corona [Gemass Lacona] kembali menyuarakan bersuarakan hal tersebut.

Koordinator Gemass Lacona,  Andreas  OP  mengatakan  kasus Covid  19 ini terus mengintai  masyarakat Sumsel terutama di kota Palembang.

” Beberapa saat lalu meski  Palembang  sempat turun menjadi zona orange,  dan kembali ke zona merah  ini menjadi kewaspadaan kita. Dimana mana sekarang terjadi kerumunan,” katanya, Selasa (29/12).

Bahkan  menurut Andreas dalam temuan timnya , masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan (Prokes), misal di pasar, mal, tempat makan, pesta dan kegiataan keagamaan.

Baca Juga:  Jutaan  Limbah  Masker  Bekas  di Palembang Tidak  Jelas

“Hal ini sangat membahayakan bagi keselamatan warga Palembang tentunya Pemkot Palembang dan Gugus  Tugas Covid 19 harus tegas, bahkan,” katanya.

Selain itu menurutnya, pihak Gakumdu  Covid Polri harus berani tegas dengan melakukan tindakan terhadap pelanggaran  prokes di titik keramaian di kota Palembang utamanya.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Penyakit Emerging (PIE) Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang, Harun Hudari  menilai Pemerintah Kota Palembang dinilai lemah dalam pencegahan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ini terlihat dari minimnya bantuan yang disalurkan.

Harun mengatakan, Pemkot Palembang hanya berkontribusi membagikan Alat Pelindung Diri (APD), bahkan peralatan tersebut tidak diberikan secara terus menerus atau tidak berkelanjutan.

Baca Juga:  Jutaan  Limbah  Masker  Bekas  di Palembang Tidak  Jelas

“Anggaran penanganan Covid-19 untuk kesehatan tidak efektif disalurkan, Pemkot tidak lagi fokus memberikan rapid test gratis secara masal. Semua bantuan berhenti sejak bulan Juli lalu. Apalagi nasib masyarakat menengah ke bawah saat ini yang terpapar, mereka tidak ada biaya,” katanya, Selasa (29/12).

Harun menjelaskan, bahkan RSMH Palembang yang tidak menagih biaya untuk pasien Covid-19 setelah dinyatakan positif sulit menerima pengembalian bantuan dari pemerintah pusat.

Harun mengatakan, anggaran untuk pasien Covid-19 memang ditanggung oleh Kemenkes, namun untuk pembayaran kembali ke pihak rumah sakit, administrasinya lamban dan harus menunggu verifikator dari BPJS kesehatan.

Baca Juga:  Jutaan  Limbah  Masker  Bekas  di Palembang Tidak  Jelas

“Di luar dari konteks anggaran, dari awal pandemi ada, pemerintah kita sudah lamban. Palembang tidak ada karantina wilayah. Hanya ada PSBB dan itu konteksnya administrasi, bukan dalam UU karantina seperti yang disarankan Menkes,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga Kota Palembang yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 mencapai 5.333 orang atau bertambah 59 pertanggal 28 Desember 2020. Jumlah warga meninggal akibat Covid-19 mencapai 268 orang dan yang masih menjalani perawatan sebanyak 961 orang.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...