Ketua DPD PKS kota Palembang periode 2015-2020 Muhammad Ridwan Saiman SH MH
Palembang, BP
Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Palembang yang baru saja mengukuhkan kepengurusannya yang baru untuk masa khidmad 2020-2025, di Hotel Santika, Senin (28/12).
Ketua DPD PKS Kota Palembang yang baru, Ir Baharudin,MM , menggantikan M Ridwan Saiman SH MH.
Posisi Ketua MPD dijabat oleh Sumarno, Sekretaris MPD, Hj Yulfa, Sekretaris DPD, Jumono, Bendahara DPD, Hibanni, Kabid Kaderisasi Salewangan , Ketua DED Musliman dan Sekretaris DED Darussalam.
Ketua DPD PKS kota Palembang periode 2015-2020 Muhammad Ridwan Saiman SH MH berharap dengan kepengurusan DPD PKS kota Palembang yang baru ini dimana kondisi politik saat ini incumbent tidak ada lagi , PKS akan maju sebagai calon kepala daerah.
“ Kita banyak kader terbaiklah yang bisa diajukan tinggal penerimaan masyarakat dan penerimaan partai politik mencari pasangan,” katanya ketika di temui di ruang kerjanya, Senin (28/12).
Diakuinya ada beberapa calon eksternal yang sudah melamar PKS namun baru tahap pembahasan.
“ Untuk calon internal PKS, DPW punya kebijakan semua kader yang berpotensi boleh menokohkan dirinya ,” katanya.
Apalagi menurutnya anggota DPRD Palembang dari Fraksi PKS di perintahkan untuk menokohkan diri.
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini bersyukur yang masuk dalam kepengurusan DPD PKS kota Palembang banyak yang sudah senior.
“Ustad Sumarno itu mantan kaderisasi DPD zaman 2010-2015 dan pernah anggota dewan, waktu aku sekum ustad Sumarno itu sebagai kaderisasi , sekarang beliau sebagai MPD, bahkan beliau di DPW kemarin sekretaris DSW,” katanya.
Untuk ustad Musliman menurutnya mantan ketua DPD sebelum dirinya menjabat Sekum DPD PKS kota Palembang.
“ Artinya benar-benar orang-orang yang berpengalaman di masa kepengurusan sebelumnya, itu luar biasa, seperti pak Darussalam itu Wasekumnya pak Jumono naik jadi sekretaris Dewan Etik Daerah, kalau ustad Musliman kemarin Dewan Syariah sekarang namanya di ubah Dewan Etik , karena sekarang ini informasi dari DPP itu kenapa jadi Dewan Etik karena kalau ada kader nakal bisa di adili di Palembang, di level kota, kalau dulu dibalikkan ke pusat sejumlah,” katanya.#osk
