Pemulihan Ekonomi Sumsel di 2021, Ketua DPRD Sumsel Berharap Ada Secercah Harapan

6

BP/DUDY OSKANDAR
Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  berharap  di akhir tahun 2020 ini pemulihan ekonomi terutama di Sumsel mulai di bangkitkan , Namun  karena pendemi Covid-19 masih terus berlangsung sehingga  diprediksi pemulihan ekonomi  belum bisa membangkitkan ekonomi termasuk di Sumsel tahun 2021 mendatang

“Pemulihan ekonomi di akhir tahun ini bahkan  tidak sama dengan bulan-bulan  sebelumnya,” kata Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Minggu (20/12).

Malahan dirinya mendapatkan what Apps yaitu surat edaran PHRI isinya tidak boleh melakukan kegiatan untuk tahun baru.

Baca:  Komisi I DPRD Sumsel Serahkan Bantuan APD Ke Pemkab Lahat

“ Sementara kita semua tahu hotel-hotel di tahun baru inilah  untuk melakukan pemulihan ekonomi, dengan mengadakan acara dengan kita bisa membayar dan sebagainya  tapi ternyata belum boleh,” katanya.

Sehingga pihaknya berharap ditahun depan  ada secercah harapan kalau vaksin covid-19 bisa diberikan kepada masyarakat, alhamdulilah gratis  itu yang paling benar sehingga masyarakat masyarakat sudah kebal dengan virus.

Politisi Partai Golkar ini melihat apalagi dengan  beberapa surat instruksi, surat edaran tentang banyak daerah terkena   Covid-19 yang meninggi sehingga  daerah-daerah harus betul-betul melakukan pengetatan walaupun di dinyatakan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun untuk keluar masih di suatu provinsi  harus memakai  rapid atau paling tidak  rapid antigen.

Baca:  Tambah 45 Kasus di 12 Oktober, Pasien Covid-19 di Sumsel Jadi 6.821 Jiwa

“ Rapid antigen itu khan beda dengan  rapid anti body, rapid anti body  dalam membiayaian bisa antara Rp100 ribu sampai  Rp150 ribu, tapi kalau rapid antigen pembiayaiannya  sampai Rp500 ribu, Rp600 ribu, sehingga saya berpikir itu membenarkan  bagi masyarakat yang  akan melakukan perjalanan yang notabene untuk kepentingan  yang sangat mendesak dari  orang-orang tidak mampu,” katanya.

Baca:  Kejati Sumsel Periksa Kadis PUPR Terkait Dugaan Fee Proyek

Hal ini menurutnya pemerintah harus memberikan solusi , kalau hanya memberikan surat edaran tapi tidak ada solusi menurutnya kasihan bagi masyarakat yang umpamanya ada keluarganya meninggal  disalah satu provinsi  harus kesana tapi harus rapid  namun biayanya tinggi, ini harus dipikirkan juga  kedepan,” katanya.#osk