Home / Headline / Wakil Ketua MPR Usul Kampanyekan Gerakan Kewirausahaan Nasional

Wakil Ketua MPR Usul Kampanyekan Gerakan Kewirausahaan Nasional

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan banyak karyawan swasta
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 8 juta orang akibat pandemi virus corona.
“Saya mengusulkan agar semua pihak menyuarakan kampanye secara masif Gerakan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong anak muda Indonesia menjadi wirausaha, “ujar Syarief di Media Center DPR RI Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut Syarief Gerakan kewirausahaan Nasional perlu dimasifkan dan dikampanyekan kepada semua segmen, terutama anak muda saat ini.
“Gerakan Kewirausahaan Nasional, harus kita suarakan, agar anak-anak muda sekitar 8 juta rakyat Indonesia pegawai swasta yang dipecat karena pandemi Corona bisa menjadi wirausaha pemula,”tutur Syarief.
Dia yakin gerakan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru dan akan meningkatkan perekonomian nasional, sehingga bisa membawa Indonesia melewati resesi ekonomi.
Selain itu, Syarief meminta Koperasi Indonesia untuk hadir dan aktif berkontribusi nyata dalam masa sulit saat ini.
“Saya berharap Kementerian Koperasi dan UMK membangkitkan koperasi yang mati di tengah Pandemi Covid-19, kalau bisa dibangkitkan kembali. Tentu akan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia,”papar mantan Menteri Koperasi tersebut.
Ahmad Zabadi, Deputi Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM mengatakan, Pndemi Covid-19, bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga ekonomi dan pola hidup masyarakat dunia. “Dampak dari Pandemii dalam 2 kuartal berturut-turut kita mengalami pertumbuhan minus 5,32 di kuartal 2 dan 3, 49 pada kuartal 3.ini menunjukkan keadaan ekonomi kita mengalami satu resesi, karena suatu negara yang mengalami pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut menunjukkan negara mengalami resesi,” katanya.#duk

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR: Kedudukan Pancasila Memiliki Legalitas Pijakan yang Kuat

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat. Baik dalam ...