Home / Headline / MPR Minta Pemerintah Siapkan Anggaran Dukung Pengembangan Vaksin

MPR Minta Pemerintah Siapkan Anggaran Dukung Pengembangan Vaksin

Jakarta,BP–Anggota MPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendukung pengembangan Vaksin Merah Putih pada 2021.

Menurut dia, anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan vaksin Covid-19 buatan dalam negeri.

“Kita mendorong, agar anggaran difokuskan untuk mempercepat Vaksin Merah putih karya anak bangsa,” ujar Mufidayati secara virtual dalam diskusi empat pilar MPR RI di Media Center, Jakarta, Selasa, (14/12/2020).

Dikatakan, kemandirian vaksin Covid-19 buatan dalam negeri penting. Untuk itu, harus ada dukungan anggaran penelitian maupun uji klinis.
“Justru kita mendorong ke sana, agar samua fasilitas terpenuhi untuk mempercepat hasilnya,” tutur Mufidayati.

Dia menambahkan, semua vaksin asal China, Sinovac sudah dipesan pemerintah bisa dijelaskan terkait tingkat efikasi vaksin (manfaat bagi individu yang menerima imunisasi).

“Jadi intinya utamakan keselamatan rakyat, satu nyawa rakyat Indonesia paling berharga. Terutama dari efikasi, mutu dan kwalitas dari vaksin China itu,” papar Kurniasih.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan, pemilihan produk vaksin Covid-19 dari Sinovac Tiongkok merupakan kebijakan pemerintah.

“Kenapa pengadaan vaksin diambil dari Sinovac, Tiongkok bukan negara lain? Itu kebijakan pemerintah. Memang sudah ada beberapa vaksin yang tersedia di dunia saat ini,” kata Ni’am.

Dikatakan, dari sekian banyak vaksin, baru Sinovac yang mengajukan sertifikasi halal ke MUI.

“ PT Bio Farma sebagai mitra dalam proses pengajuan sertifikat halal dengan Sinovac,”jelasnya.
Terkait sertifikasi kehalalan produk yang diproses di komisi fatwa MUI dasarnya adalah pengajuan dan pendaftaran.

Sebab, tidak bisa MUI melakukan pemeriksaan terhadap semua vaksin.

“Kita tidak bisa tiba-tiba datang ke Sinovac atau ke Pfrizer untuk kita periksa dan melihat proses produksinya, apakah halal atau tidak,” kata Ni’am.#duk

x

Jangan Lewatkan

Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel Dinilai Tak Miliki  Langkah Kongkrit  Terkait Tingginya Covid-19

Palembang, BP Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag  mengakui penanganann kasus ...