Komisi IV DPRD Sumsel Soroti Jomplangnya Pembayaran Kontrak Pekerjaan Tiga PU di Akhir Tahun
MF RIdho
Palembang, BP
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat kerja bersama khususnya dinas tehnis yang menguasai anggaran pembangunan yang ada di Sumsel .
“ Berhubung ini sudah bulan Desember tentunya kita menjalankan fungsi pengawasan untuk mengetahui informasi terakhir kemajuan daripada kegiatan yang telah dianggarkan di tahun 2020 ini , rata-rata dapat kami simpulkan dari tiga dinas PU , ini fisik sudah 80 sampai 100 persen ,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho ketika ditemui di Komisi IV DPRD Sumsel, Senin (14/12) .
Namun menurut politisi partai Demokrat ini , yang jomplangnya adalah pembayaran dari kontrak-kontrak pekerjaan itu baru mencapai angka 30 sampai 40 persen.
Soal keterlambatan tersebut, Ridho mengaku tehnisnya tidak tahu tapi dia laporkan ini sebagai fungsi pengawasan mereka sekaligus mengingatkan juga kepada OPD terkait yang keuangan agar kiranya dalam dua minggu ini pihaknya berharap seluruh anggaran dinas-dinas tehnis khususnya yang telah dikerjakan , sudah selesai dapat dibayar dan jangand i tinggal sebagai hutang.
“ Apalagi mereka (kontraktor) sudah mendahului penyelesaian pekerjaan tetapi keuangannya belum seimbang, kalau keuangan baru 30 sampai 40 persen, masing-masing tergantung nilai kontrak tetapi seluruh anggaran dinas PU itu proyek-proyek itu baru dibayar sebatas pembayaran tahap pertama atau uang muka, padahal fisiknya sudah 80 sampai 100 persen, artinya dibulan Desember ini harus 100 persen semua , kalau yang sudah selesai khan harus dibayar 100 persen semua,” katanya.
Dia mencontohkan PU Bina Marga yang membangun jalan rata-rata sudah 100 persen tapi fisiknya baru 30 persen , 40 persen dibayar termasuk di PU PSDA juga demikian , PU Perkim juga demikian.
Terlambatnya pembayaran menurutnya tidak menganggu tetapi kita bayangkan satu OPD BPKAD itu memproses baik secara administrasi maupun fisik dalam hal verifikasi pembayaran butuh waktu .
“ Tentu ini berpacu dalam dua minggu sampai batas akhir desember ini untuk melancarkan proses sampai cairnya kontrak-kontrak sudah selesai tadi, akhir tahun harus selesai , karena kalau banyak tidak selesai artinya kita perlu evaluasi, dikasih anggaran besar tapi besar juga yang tidak terserap, tidak ada manfaatnya,” katanya.#osk