Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Komisi IV DPRD Sumsel Soroti Jomplangnya Pembayaran Kontrak Pekerjaan Tiga PU di Akhir Tahun

BP/DUDY OSKANDAR
MF RIdho

Palembang, BP

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat kerja bersama  khususnya dinas tehnis yang menguasai anggaran pembangunan yang ada di Sumsel .

“ Berhubung ini sudah bulan Desember tentunya kita menjalankan fungsi pengawasan untuk mengetahui informasi  terakhir kemajuan daripada kegiatan  yang telah dianggarkan di tahun  2020 ini , rata-rata dapat kami simpulkan dari tiga dinas  PU , ini fisik sudah 80 sampai  100 persen ,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho ketika ditemui di Komisi IV DPRD Sumsel, Senin (14/12) .

Namun menurut politisi partai Demokrat ini , yang jomplangnya adalah pembayaran dari  kontrak-kontrak  pekerjaan itu baru mencapai  angka 30 sampai 40 persen.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

Soal keterlambatan tersebut, Ridho mengaku tehnisnya tidak tahu  tapi dia laporkan ini sebagai fungsi pengawasan mereka sekaligus mengingatkan juga kepada OPD terkait yang keuangan agar kiranya dalam dua minggu ini  pihaknya berharap seluruh anggaran  dinas-dinas tehnis khususnya yang telah dikerjakan , sudah selesai  dapat dibayar dan jangand i tinggal  sebagai hutang.

“ Apalagi mereka (kontraktor) sudah mendahului penyelesaian pekerjaan  tetapi keuangannya belum  seimbang, kalau keuangan baru 30  sampai 40 persen, masing-masing tergantung nilai kontrak tetapi seluruh anggaran dinas PU itu proyek-proyek itu baru dibayar sebatas pembayaran tahap pertama  atau uang muka, padahal fisiknya sudah 80 sampai 100 persen, artinya dibulan Desember ini  harus 100 persen semua , kalau yang sudah selesai khan  harus dibayar 100 persen semua,” katanya.

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

Dia mencontohkan PU Bina Marga yang membangun jalan rata-rata sudah 100 persen tapi fisiknya baru 30 persen , 40 persen dibayar termasuk di PU PSDA juga demikian , PU Perkim  juga demikian.

Terlambatnya pembayaran menurutnya tidak menganggu tetapi kita bayangkan satu  OPD BPKAD itu memproses baik secara  administrasi  maupun fisik dalam hal verifikasi pembayaran butuh  waktu .

Baca:  Komisi IV DPRD Sumsel Sebut Fasilitas JSC Kurang Terawat

“ Tentu ini berpacu dalam dua minggu sampai batas akhir desember  ini untuk melancarkan proses sampai  cairnya kontrak-kontrak sudah selesai tadi, akhir tahun harus selesai , karena kalau banyak tidak selesai artinya kita perlu evaluasi, dikasih anggaran besar tapi besar juga yang tidak terserap, tidak ada manfaatnya,” katanya.#osk

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...