DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang Pertanyakan Kenaikan Tagihan PDAM Tirta Musi

49

BP/DUDY OSKANDAR
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang  menggelar reses tahap III tahun 2020 dikantor PDAM Tirta Musi di Jalan Rambutan , Palembang, Kamis (10/12).

Palembang, BP

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang  menggelar reses tahap III tahun 2020 di

kantor PDAM Tirta Musi di Jalan Rambutan , Palembang, Kamis (10/12).

Reses di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dengan anggota Mgs Syaiful Padli, Kartak Sas, Dedi Sipriyanto SKom MM dan diterima langsung oleh Direktur Operasional PDAM Tirta Musi  Cik Mit dan  Direktur Tehnik Azharuddin dan jajaran.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, kedatangan mereka ke PDAM Tirta Musi untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait kenaikan tarip air, namun kalau dilihat taripnya tidak naik  sejak tahun 2014 namun tagihan di masyarakat  seperti di rumahnya dari Januari dibawah Rp1 juta , dibawah Rp500 ribu dan mulai bulan Juli 2020 Rp1 juta lebih dan sekarang diangka Rp2 juta .

“ Ini tentu ada apa, kalau dirumah saya di cek  katanya ada bocor, oke di rumah saya tapi dirumah lain  kebanyakan kasus seperti itu,kita berharap pelayanan terhadap masyarakat, pengecekan meteran betul-betul dicek dan jangan sampai main tembak, karena katanya di poto, tapi bagaimana kalau banyak rumah kosong yang dikunci , dari mana mereka bisa motret,” katanya.

Sebagai pelanggan PDAM Tirta Musi , juga diberikan kenyamanan karena  pihaknya diberikan tanggungjawab untuk membayar jangan sampai terlambat, sebab kalau terlambat langsung dicabut meterannya.

Baca:  DPRD Sumsel Minta PTPN 7 Siaga Karhutla

“ Kita juga minta  mereka menerapkan  aturan yang Rijit, pelanggan juga minta pelayanan yang prima , karena dari reses kami sejak tahun 2015  sekarang 2020 permasalahannya sama , kedua pemasangan pipa di jalan-jalan  seringkali PDAM meninggalkan galian yang meninggal bekas, seperti di poligon saya komplain, katanya menunggu pengecekan 3 X 24 jam, saya  bisa mengerti tapi ini sudah berminggu-minggu, bikin becek, sudah jalannya buruk apalagi dalam komplek , tadi saya sampaikan karena itu sudah ada RABnya, pemasangan , pembongkaran, pengembalian jelas ada , kita harap seperti itu,” katanya.

Mengenai progres PDAM Tirta Musi, politisi Partai Golkar ini menilai PDAM Tirta Musi dalam pengembangan untuk bisa melayani seluruh  masyarakat Palembang, bahkan  ada yang diperbatasan Banyuasin sudah terlayani  karena awalnya masuk Palembang sekarang  masuk Banyuasin dan ini perlu MoU.

“ Antara demand dan supplay masih belum seimbang , banyak permintaan dari supplaynya, sehingga ada beberapa wilayah yang  airnya mengalir bergiliran , saya Alhamdulilah di Poligon 24 jam  karena kita punya intake sendiri tetapi seperti di sampaikan H Kartak di seberang ada yang mengalir hanya 3 sampai 4 jam , ini menjadi pekerjaan rumah PDAM,” katanya.

Pihaknya tadi mengusulkan apakah pihak PDAM Tirta Musi memiliki planing untuk membangun waduk , karena kedepan debit air semakin turun, kalau ada waduk maka ada cadangan  air.

“ Tingkat kebocoran dan pencurian air masih 18 persen, kita mewakili masyarakat juga tentang pelayanannya paling penting, “ katanya.

Baca:  Tenaga Medis Penanganan Corona di Sumsel Dapat Insentif Paling Kecil Rp 7 Juta

Sedangkan Mgs Syaiful Padli menambahkan kalau capaian pemenuhan air bersih PDAM Tirta Musi sudah 80 persen.

“ Tapi kenapa menurun dulu 96 persen karena  ternyata ada indikator misalnya  dulu 1 rumah tangga menurut  PU  6 orang, sekarang 1 rumah tangga itu 4 orang  jadi dipresentasikan jadi 80 persen,” katan Wakil Ketau Komisi V DPRD Sumsel ini.

Selain itu pihaknya  menyampaikan keluhan masyarakat terkait kenaikan tarip PDAM Tirta Musi dan memang betul  bulan Maret dan April 2020 PDAM Tirta Musi  tidak mendata tapi  langsung memakai data sebelumnya .

“ Terkait galian-galian PDAM yang merusak jalan, ini ternyata pekerjaan dari PU, karena ada beberapa pipa  yang dijadikan modal oleh pemerintah sebagai penyertaan modal  lewat fisik dengan cara membangun jaringan , ini  yang kita permasalahkan karena masyarakat kita tadi jalannya bagus  ketika di gali jadi jelek , kita meminta kedepan PDAM dan Pemerintah kota untuk  lebih menjaga terkait jalan –jalan yang sudah bagus  digali jadi jelek  kedepan ini jadi perhatian dan dibagusin seperti semula,”kata politisi PKS ini.

Sedangkan Dedi Sipriyanto, menanyakan masalah batasan antara PDAM dan ATS dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Kota Palembang. Sementara itu Kartak Sas juga menanyakan masalah keuangan, dimana PDAM Tirta Musi memilik hutang di Bank Sumsel Babel.

Baca:  DPRD Sumsel dan PGRI Sumsel Tolak Penghapusan Tenaga Honor

Menanggapi permasalahan ini, Direktur Operasional PDAM Tirta Musi Palembang Cikmit mengatakan mengenai sulitnya proses penyambungan air bersih di wilayah Lanud, dikarenakan status kepemilikan rumah warga disana belum memenuhi persayaratan administrasi yang ditetapkan oleh PDAM, dimana warga harus dan sudah memilih bukti PBB, sementara di wilayah tersebut masih banyak rumah warga yang belum ada PBB nya.

Mengenai tingginya pembayaran yang tanggung pelanggan dimasa pandemi, Cikmit mengatakan selama tiga bulan pihak PDAM tidak melakukan pemeriksaan meteran pelanggan, tapi pihaknya mengambil rata-rata pemakaian pelanggan selama tiga bulan terakhir, dan mengenai pembangunan galian pipa PDAM yang mengerjakannya adalah pihak Dinas PU Kota Palembang, jadi bukan weweng dari PDAM Palembang.

Sementara saat kunjungan ke Kantor Kecamatan Jakabaring Palembang, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang  di terima oleh Sekcam Bambang Adrianto, dihalaman Kantor Kecamatan Jakabaring Palembang, Kamis (10/12).

Saat reses di Kantor Kecamatan Jakabaring anggota Dapil 1 banyak menerima aspirasi dari warga, diantara masalah PDAM, masalah bantuan sosial, pemasangan lampu jalan, masalah administrasi kependudukan perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, dan pembanguan infrastruktur lainnya.

Ketua rombongan reses tahap III tahun 2020, Hj RA Anita Noeringhati, mengatakan atas aspirasi yang disampaikan oleh warga akan ditindaklanjuti sesuai bidang dan wewenangnya apakah wewenang Pemerintah Kota atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.#osk