Home / Headline / Warga IB I “Curhat” Dengan  Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang

Warga IB I “Curhat” Dengan  Anggota DPRD Sumsel Dapil I Kota Palembang

BP/DUDY OSKANDAR
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang  menggelar reses tahap III tahun 2020 bersama warga di Kecamatan Ilir Barat (IB) I, di kantor Lurah  Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang, Selasa (8/12).

Palembang, BP

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil)  I Kota Palembang  menggelar reses tahap III tahun 2020 bersama warga di Kecamatan Ilir Barat (IB) I, di kantor Lurah  Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang, Selasa (8/12).

Reses di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dengan anggota Mgs Syaiful Padli, Kartak Sas, Dedi Sipriyanto SKom MM dan Prima Salam.

Sekretaris Camat (Sekcam) IB I mengutarakan, ada banyak potensi di kelurahan Lorok Pakjo. Seperti bank sampah yang dikelola oleh warga RT 5 ada kelompok wanita tani yang menghasilkan minuman herbal.

Sekcam juga mengungkapkan adanya persoalan di RT 53 yaitu soal tanah milik Pemprov Sumsel seluas 1.500 meter persegi yang dipakai warga. Ada 63 rumah di tanah tersebut yang sudah bersurat seperti dari notaris. “Jika nanti ada pembebasan lahan,warga minta ganti untung,” katanya.

Disampaikan juga permintaan pengerukan dam untuk mengurangi banjir dan pembangunan kolam retensi di  kawasan Demang Lebar Daun, tepatnya di bawah SUTET.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, RA. Anita mengimbau kepada pihak kelurahan apabila ada warga yang ingin meminta surat keterangan memiliki usaha agar kelurahan dapat membantu.

“Kami hadir di sini ingin mendengar secara langsung apa yang dapat kami bantu di tingkat provinsi maupun Kota Palembang. Masalah-masalah kemasyarakatan harus kita tampung dan dicarikan solusi agar dapat kita urai persoalan dan dicarikan solusinya ,” kata Anita.

Pada sesi tanya jawab,  Supendi, warga setempat, mempertanyakan masalah drainase  yaitu aliran Sungai Sekanak. Menurut dia, apabila hujan air langsung menggenangi jalan. Apalagi sejak kolam retensi di RS Siti Khodijah dibuka , membuat warga sering banjir.

Lalu Sulaiman Pendi, Ketua RT 57, mempertanyakan bantuan provinsi untuk Covid  bagi warga. Selama ini bantuan yang ada hanya dari Pemkot Palembang dan presiden. Ia juga mempertanyakan mengapa sekolah setingkat SMA harus membayar.

Yusman, Ketua RW 1, juga menanyakan masalah pertanahan di wilayah RT 3 dan RT 2 yang dinilai tidak jelas karena banyak pihak yang mengklaim lahan tersebut. Ia minta ada kekuatan hukum terhadap warga yang berdomisili di sana.

Kemudian juga soal kepadatan lalulintas di Jalan Puncak Sekuning ditambah lagi sering terjadi kegiatan bongkar muat oleh pedagang di ruko-ruko sepanjang jalan sehingga kemacetan sering terjadi. Masalah lain yang disoal yakni maraknya narkoba.

Eka Adida, Ketua RT 6, menyampaikan masalah keberadaan anak-anak funk. “Baru-baru ini ketua rt dan rw yang dekat lapangan tempat kami sempat mengumpulkan anak-anak funk yang bermasalah. Alangkah baiknya disediakan rumah singgah dan dilakukan pembinaan. Semua anak-anak itu bermasalah seperti narkoba dan minuman keras,” beber dia.

Ketua RT 44, Asamah, mengeluhkan gardu PLN yang sudah karatan dan di bawahnya ada rumah warga. Ia.mengaku sudah enam bulan melaporkan ke pihak PLN tapi hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

Terhadap semua aspirasi tersebut,  RA. Anita mengatakan, masalah pertanahan akan ditindaklanjuti. Ia mengakui masalah pertanahan memang sangat rumit.

Tentang kemacetan di Jalan Puncak Sekuning, RA.  Anita berjanji akan menyampaikan ke Kalpolsek IB 1, bila perlu ditulis dilarang bongkar muat di jalan. Begitu juga mengenai anak-anak funk, akan ditindaklanjuti ke pihak Polsek.

  1. Anita juga minta ke pihak kelurahan agar membuat surat edaran sebagai penegakan aturan. Ia juga mengimbau kepada semua ketua rt dan rw apabila ada penduduk yang tidak jelas agar menanyakan identitasnya, hal ini mengingat adanya teroris yang tertangkap di wilayah Kota Palembang.

Tentang gardu PLN, Ia  berjanji pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk segera mengganti gardu listrik yang sudah tidak layak tersebut. Kepada Ketua RT setempat diminta untuk memberikan lokasi pembangunan gardu baru agar pihak Dapil I bisa menyurati PLN.

Sedangkan Mgs. Syaiful Padli menanggapi pertanyaan seputar bantuan sosial di masa Covid. Menurut Syaiful, kewenangan provinsi mengoordinasi kabupaten dan kota, salah satunya BPJS. Tahun 2021 akan survei besar-besaran oleh Kemensos secara nasional sehingga data penduduk yang benar- benar penerima bantuan dapat tepat sasaran.

“Saat ini data yang digunakan adalah data 2015. Nanti didata dari rumah ke rumah. Diharapkan masyarakat penerima bantuan benar-benar  sesuai dengan keadaannya.

Menambahkan tanggapan terhadap masalah kemacetan, Kartak SAS mengatakan dirinya akan meminta Dishub Kota Palembang memasang rambu truk dilarang masuk ke Jalan Puncak Sekuning untuk waktu-waktu tertentu. #osk

 

 

 

x

Jangan Lewatkan

Gambo Muba Berjaya, Neni Novita Sari Jadi Runner Up di Ajang Putra Putri Nusantara Sumsel

IKUTI Ajang Putra Putri Nasional Sumatera Selatan Tahun 2021, Wakil kabupaten Musi Banyuasin Neni Novita Sari raih Juara Runner Up ...