Home / Headline / Tahun 2021, Sumsel Dapat Jatah 2,7 Juta  Penerima Bantuan Iuran Berobat Gratis Melalui APBN.

Tahun 2021, Sumsel Dapat Jatah 2,7 Juta  Penerima Bantuan Iuran Berobat Gratis Melalui APBN.

BP/DUDY OSKANDAR
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli

Palembang, BP

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan jatah di tahun 2021 sekitar 2,7 juta penerima bantuan iuran berobat gratis melalui dana APBN.

“ Artinya 2,7 juta orang ini , Pemprov Sumsel harus ada kontribusi lewat APBD  nilainya mulai 2100 hingga 2300, kalau 2100 di kalikan dengan  2,7 juta itu nilainya hampir Rp67 miliar, ini kontribusi PBI untuk APBN,” ‘kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli usai reses tahap III tahun 2020 di kantor pusat Bank Sumselbabel di  Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No.07. Jakabaring, Palembang, Selasa (8/12).

Menurut politisi PKS ini dalam  permenkeu No 4 tahun 2020  yang mensyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi harus berkontribusi  dana pendampingan  dari 2,7 juta penerima iuran BPJS kesehatan  gratis melalui anggaran dari APBN.

Menurutnya anggaran Rp67 miliar adalah kontribusi Pemerintah Provinsi Sumsel melalui APBD ke APBN.

Sedangkan PBI untuk kabupaten kota di Sumsel  tahun 2021 Pemprov Sumsel tidak mengalokasikan  dana sharingnya  sehingga kabupaten kota harus mengalokasikan sendiri  PBI APBD  atau BPJS Kesehatan gratis .

“Tahun kemarin belum ada permenkeu No 4 tahun 2020  , artinya kontribusi  sharing kabupaten kota  tahun 2020  kemarin ada lebih kurang 454 ribu PBI dari APBD sharing yang nilainya hampir Rp128 miliar dialokasikan dari APBD untuk  17 kabupaten kota sharingnya, artinya  ada sekitar 60 persen dari APBD pemerintah kabupaten kota dan  40 persen dari APBD Pemerintah Provinsi ,” katanya.

Dan di tahun 2021 hal tersebut dihapuskan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.#osk

 

 

x

Jangan Lewatkan

Pembahasan Dua Raperda di DPRD Sumsel Ditunda

Palembang, BP Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memprioritaskan pembahasan  2  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif ...