Jangan Pilkada jadi Kluster Baru Covid-19

5

BP/IST
Mendagri H Tito Karnavian

Palembang, BP

Semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diminta menyamakan persepsi jelang hari pemungutan suara besok (hari ini,red). Terutama mengantisipasi supaya pesta demokrasi ini tidak menjadi cluster baru penularan Covid-19.

Penegasan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof HM Tito Karnavian,Ph.D saat memimpin rapat koordinasi (rakor) jelang pelaksanaan Pilkada 2020 secara virtual, Selasa  (8/12).

Rakor yang diikuti seluruh penyelenggara pemilu (KPU-Bawaslu), kepala daerah sert Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan gelaran Pilkada besok (hari ini,red).

“Acara ini merupakan acara yang sangat penting. Karena acara ini merupakan kesiapan terakhir kita menghadapi tahapan yang sangat krusial tahapan puncak dari rangkaian pilkada tahun 2020 yang sudah mulai bulan September 2019 lalu,” kata Tito.

Baca:  Update 20 Mei: Tambah 49 Kasus, Pasien Corona di Sumsel Tembus 646 Jiwa

Rapat ini karena diikuti juga oleh aparat keamanan aparat pengawas maka kita menyamakan persepsi untuk kesiapan kita menghadapi hari besok. Kemudian ada kegiatan perhitungan suara dan juga ada rekapitulasi yang dilakukan mekanisme nya saya kira bisa dijelaskan oleh ketua KPU maupun ketua Bawaslu,” katanya.

Mantan Kapolri ini berharap pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Namun lebih penting lagi adalah tidak menjadi klaster penularan covid-19.

“Kita mengharapkan semua tahapan pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Aman dari potensi gangguan konvensional. Baik kekerasan, konflik dan gangguan-gangguan lain,” katanya.

Baca:  KPU Sumsel Tanggapi lham Saputra Gantikan Arief Sebagai Ketua KPU RI

“Tapi juga secara spesifik di tengah pandemi ini kita menjaga agar semua tahapan pilkada termasuk tanggal 9 Desember besok itu tidak menjadi media penularan covid-19. Karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan, “ pungkasnya.

Sementara, di Sumsel rakor Kemendagri ini dipusatkan di Command Centre Pemprov Sumsel dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru dan unsur Forkopimda Sumsel serta KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel.

Sementara itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi,SH,MH usai rakor menegaskan jauh-jauh hari pihaknya sudah bersuara lantang agar semua pihak yang terlibat di Pilkada kali ini mematuhi prokes terkait pandemi Covid-19.

“Khususnya pada saat hari pencoblosan suara kita mengantisipasi terjadinya kerumuman pemilih maka dibagi per jam ada jadwalnya. Selain itu, untuk prosedur dan tata cara penghitungan suara juga diatur. Ini semua kami lakukan agar jangan sampai Pilkada ini menjadi kluster baru penularan wabah Covid-19,” kata Hepriyadi.

Baca:  DPRD Sumsel Tekankan Kabupaten Kota Serius Tangani Covid-19

Sementara, Komisioner Bawaslu Sumsel, Syamsul Alwi,S.Sos,M.Si mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat kabupaten yang melaksanakan Pilkada harus sudah stand by di TPS pada pukul 06.30 WIB. “Untuk penerapan prokes petugas kami juga telah dilengkapi dengan APD lengkap. Pengawas di tiap tingkatan bisa dilaporkan jika ditemui adanya pelanggaran yang semuanya akan ditindaklanjuti, termasuk praktik money politic,” tegas komisioner Bawaslu Sumsel Kordiv Penyelesaian Sengket Pemilu ini lugas.#osk