Raperda Ponpes Masuk Tahap Penyusunan Draft di DPRD Sumsel

9

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan

Palembang, BP

Saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang kini di bahas di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) masuk tahap  penyusunan Draft oleh Fraksi  PKB DPRD Sumsel dan dalam pekan ini akan meminta masukan dari  stekholder terkait mengenai raperda inisatif fraksi PKB DPRD Sumsel ini.

Menurut Ketua DPW PKB Provinsi Sumsel Ramlan Holdan didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sumsel  Nasrul Halim dan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumsel M Oktaviansyah, Rabu (2/12) menilai ponpes sangat membantu dalam dunia pendidikan di Indonesia namun perhatian pemerintah daerah dengan ponpes masih sangat rendah. Sedangkan jumlah ponpes di Sumsel sekitar 450 buah dan terbanyak di kabupaten OKU Timur.

Baca:  Jalin Silaturahmi, Kapolda Sumsel ke Lanud Sri Mulyono Herlambang

“Pembentukan raperda Ponpes ini adalah amanat undang-undang  Nomor  18 tahun 2019 tentang ponpes, “ katanya.

  Saat ini raperda ponpes juga tengah di usulkan di Prolegda DPRD Sumsel dan kemungkinan akan berlaku di tahun 2022 nanti.

“ Dalam raperda ini akan mengatur mengenai pembinaan , fasilitas, anggaran pendidikan di Pondok Pesantren,  “ katanya.

Baca:  180 Demonstran Omnibus Law UU Cipta Kerja Tanpa Identitas   Diamankan Polrestabes Palembang

Selain Sumsel, menurut mantan anggota DPRD Sumsel ini mengakui Provinsi Lampung juga tengah menggodok raperda ponpes termasuk sejumlah daerah.

“ Dan ini kita instruksikan ke kabupaten kota juga  harus mendorong untuk menginisiasi perda pondok pesantren di kabupaten kota nanti di back up perda provinsi dan kabupaten kota, tempatnya khan di kabupaten kota pondok pesantren ini , ini perlu ada perda juga sebagai penguatan payung hukum untuk bisa menganggarkan ke pondok pesantren ,” katanya.

Baca:  Pemkot Palembang Usul Halaman  DPRD Sumsel Jadi RTH, Anita Noeringhati :  Kenapa Harus Halaman DPRD Sumsel

Jadi menurutnya pondok pesantren ini bukan sekadar mendapatkan bantuan saja  dari pemerintah daerah  yang masih sangat kecil .

“ Provinsi dengan estimasi yang  Rp10 triliun itu minimal Rp50 miliar bisa dianggarkan ini perlu kita kaji secara proporsional dan profesional termasuk jumlah santri, kesediaan lahan ponpes itu, karena santri ini salah satu penyumbang untuk peningkatan sumber daya manusia baik imtaq dan imtek disitu, itu yang  harus dikembangkan ,” katanya.#osk