Home / Headline / Ketua MPR: Haluan Negara Diperlukan Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional

Ketua MPR: Haluan Negara Diperlukan Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bsmsoet) memaparkan hasil Focus Group Discussion (FGD) ‘Reposisi Haluan Negara sebagai Wadah Aspirasi Rakyat’, menekankan peran dan fungsi haluan negara sebagai kaidah penuntun pembangunan nasional. Dalam sistem berbangsa dan bernegara, kehadiran Pancasila mengandung prinsip filosofis, sementara konstitusi mengandung prinsip normatif. Maka haluan negara akan mengandung prinsip direktif.
“Nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal konstitusi pada prinsipnya mengandung norma besar. Karenanya, diperlukan kaidah penuntun berisi arahan dasar tentang bagaimana cara melembagakan nilai Pancasila dan konstitusi tersebut ke berbagai pranata publik, yang dapat memandu penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana dan terpadu,” ujar Bamsoet dalam FGD ‘Reposisi Haluan Negara sebagai Wadah Aspirasi Rakyat’, di MPR RI, Jakarta, Kamis (3/12).
Hadir narasumber FGD, antara lain Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo; Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria; Ketua Umum Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Satryo Brodjonegoro; Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Dr. Alfitra Salam; Pakar dari Aliansi Kebangsaan Yudi Latif, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Nandang A. Deliarnoor, dan Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy.
Dikatakan, FGD terselenggara atas kerjasama MPR RI dengan Aliansi Kebangsaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Forum Rektor Indonesia, dan harian umum Kompas. Sebagai lanjutan dari FGD ‘Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila’, yang telah diselenggarakan pada 9 November 2020 di MPR RI.
“Wacana yang berkembang mengenai pemilihan ‘baju hukum’ paling tepat untuk mewadahi haluan negara mengerucut pada dua pilihan alternatif. Pertama, diatur langsung di dalam konstitusi. Kedua, melalui ketetapan MPR.
Nandang A. Deliarnoor menekankan, dengan menempatkan haluan negara dalam konstitusi, maka status hukumnya akan sangat kuat. Sedangkan Yudi Latif memandang, haluan negara sebagai priinsip direktif kebijakan dasar politik pembangunan seyogyanya terpisah dari konstitusi dan tidak sebangun dengan undang-undang. Dengan kata lain, ditetapkan MPR RI melalui ketetapan MPR RI.
Sementara itu, Ninuk Pambudy, mengungkapkan tangkapannya terhadap berbagai kegalauan masyarakat pasca reformasi. Media memotret, sejak 2016 sudah mulai ramai dibicarakan tentang perlunya Indonesia memiliki haluan negara. Salah satu urgensinya agar proses pembangunan bisa inklusif, melibatkan seluruh komponen bangsa.
“Terlepas seperti apa baju hukum haluan negara, berada dalam Konstitusi maupun dalam ketetapan MPR RI, pada akhirnya tergantung dari political will eksekutif dan legislatif dengan terlebih dahulu mendengar berbagai masukan para pakar dan akademisi.
Lebih jauh, Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, haluan negara hanya mengatur hal-hal pokok saja. Memuat arahan untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan yang akan disusun presiden dan lembaga negara sesuai kewenangannya.
“Dengan demikian calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye pemilihan umum, memberikan janji kampanye yang merupakan terjemahan dari PPHN yang tercantum dalam konstitusi. Setelah terpilih, presiden dan wakil presiden akan bekerja sesuai janji kampanye yang selaras dengan PPHN. Sehingga pembangunan bisa berkelanjutan. Dengan demikian tidak ada lagi istilah pembangunan yang maju mundur,” papar Bamsoet.#duk

x

Jangan Lewatkan

131 Kilogram  Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi Disita BNN RI dan BNNP Sumsel

Palembang, BP Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bekerjasama BNNP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu (23/1) sekitar pukul  18.30, berhasil menyita ...