Home / Headline / TNI Tangani Terorisme Tidak Perlu Konsultasi Dengan DPR

TNI Tangani Terorisme Tidak Perlu Konsultasi Dengan DPR

Arsul Sani

Jakarta, BP–Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengkritisi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI mengatasi aksi terorisme.

Menurut Effendi Perpres tentang Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tersebut tersebut tidak perlu lagi konsultasi dengan DPR RI.

“Ngapain konsultasi dengan kami DPR, langsung eksekusi aja,” ujar Effendi secara virtual dalam diskusi forum legislasi di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (1/12).

Dikatakan, pemerintah meminta pertimbangan DPR sebagai bagian dari konsultasi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2018 tersebut sebagai perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang.
Effendi pun mengaku heran dengan Menteri Hukum dan Ham terkait Perpres tersebut yang mestinya konsultasi dengan DPR RI.

“Padahal gak perlu. Apa sih yang harus dikonsultasikan,” tandas Effendi.

Politisi PDI Perjuangan lantas meminta agar Perpres tentang pelibatan TNI dalam menangani terorisme tersebut diputuskan langsung oleh Pemerintah, karena Undang-undang nomor 34 tahun 2004 mengamanatkan hal tersebut.

“Jadi segera eksekusi aja. Tidak perlu lagi libatkan DPR. Jika libatkan DPR bukan menyelesaikan masalah, tapi ini untuk menggoreng masalah. Jangan lempar ke dunia politik,” papar Effendi.

Anggota DPR Arsul menyatakan, penempatan TNI memberangus aksi terorisme memang harus dikonsultasiksn antara pemerintah dan DPR

“Perpres tentang tugas TNI mengatasi aksi keji terorisme mesti dikonsultasikan. Udah dua kali DPR melakukan rapat dihadiri pimpinan Komisi 1, wakil dari Komisi 3,” jelasnya.

Mengapa Perpres dikonsultasikan kepada DPR, padahal peraturan perundangan Perpres domain presiden, karena kata dia, UU anomor 5 tahun 2018 penjelasan Pasal 43 i itu menyebutkan tugas TNI mengatasi aksi terorisme dikonsultasikan dengan DPR.

Menurut Arsul sejak RUU menjadi UU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme dibahas saat anggota Pansus dan tim perumus bagaimana menempatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.#duk

x

Jangan Lewatkan

Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel Dinilai Tak Miliki  Langkah Kongkrit  Terkait Tingginya Covid-19

Palembang, BP Ketua  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Toyeb Rakembang S.Ag  mengakui penanganann kasus ...